DPPPA Kab. Tangerang Gelar Workshop PPE untuk Tingkatkan Kesetaraan Gender

TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tangerang menggelar Workshop Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) sekaligus Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Tangerang, Rabu (30/09/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah sekaligus mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan verifikasi lapangan Penghargaan Parahita Ekapraya. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mengevaluasi implementasi PUG serta mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperkuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dalam sambutannya Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Murwani, menyampaikan bahwa PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Menurutnya, PUG dilaksanakan melalui kebijakan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan maupun laki-laki. Perspektif tersebut perlu diintegrasikan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

"Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pembangunan yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia," ujarnya.

Lebih lanjut, Murwani menyampaikan bahwa Penghargaan Parahita Ekapraya menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang. PPE tidak hanya berkaitan dengan penghargaan maupun penilaian administratif, tetapi juga menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan memberikan manfaat yang setara, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.

"Dalam implementasi PUG di Kabupaten Tangerang, diperlukan analisis untuk mengetahui sejauh mana kesetaraan dan keadilan gender telah terwujud. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat dituangkan dalam dokumen rekomendasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, penganggaran, dan kebutuhan pembangunan lainnya," jelasnya.

Murwani juga menyampaikan bahwa pelaksanaan PUG di Kabupaten Tangerang masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, maupun dukungan data terpilah gender. Karena itu, kegiatan workshop dan pendampingan menjadi momentum refleksi sekaligus perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan capaian PUG di Kabupaten Tangerang.

"Melalui pendampingan ini, diharapkan perangkat daerah mampu mengintegrasikan analisis gender, memanfaatkan data terpilah, serta menyusun program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam persiapan verifikasi lapangan PPE, seluruh perangkat daerah juga diharapkan memastikan kesiapan data, dokumen pendukung, bukti pelaksanaan, kelembagaan, program, serta praktik PUG yang telah dilaksanakan. Seluruh bahan tersebut perlu tersedia, terkoordinasi, dan dapat disampaikan secara jelas pada saat proses verifikasi berlangsung.

"Untuk mendukung kesiapan tersebut, rapat koordinasi membahas berbagai kebutuhan, antara lain kesiapan dokumen dan data dukung, pembagian tugas, kesiapan paparan, penyiapan lokasi verifikasi, penentuan personel yang akan mendampingi Tim Verifikasi, serta berbagai hal teknis lainnya. Setiap perangkat daerah juga diharapkan berpartisipasi aktif sesuai tugas dan kewenangannya serta segera mengidentifikasi dan menindaklanjuti apabila masih terdapat kekurangan pada dokumen maupun data dukung," ungkapnya.

Selain kelengkapan dokumen, Pemerintah Kabupaten Tangerang menekankan pentingnya memastikan materi yang disampaikan dalam verifikasi benar-benar menggambarkan kondisi dan praktik pelaksanaan PUG secara objektif, termasuk berbagai inovasi dan upaya yang telah dilakukan. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi PUG secara nyata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Melalui Penghargaan Parahita Ekapraya, penguatan PUG juga diarahkan tidak hanya pada pemenuhan dokumen dan indikator, tetapi mencakup kepemimpinan, sinergi lintas sektor, serta konsistensi penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh perangkat daerah. Pemkab Tangerang berkomitmen untuk terus memperkuat PUG sebagai strategi pembangunan yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber, seperti Davip Arya Bima, S.P., M.M., selaku Analis Kebijakan PUG Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Novi Dwi Remi Asih, S.P., M.M., selaku Pejabat PUG Provinsi Banten untuk memberikan pendampingan dalam penguatan pelaksanaan PUG dan persiapan penilaian PPE Kabupaten Tangerang.

Murwani berharap persiapan yang matang, koordinasi yang baik, dan komitmen bersama dapat mendukung kelancaran pelaksanaan verifikasi lapangan PPE sekaligus memberikan masukan positif bagi penguatan PUG di Kabupaten Tangerang. Ia juga berharap kegiatan tersebut menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret dalam memperkuat Pengarusutamaan Gender dan pembangunan yang inklusif.

"Semoga dengan persiapan yang matang, koordinasi yang baik, dan komitmen bersama, pelaksanaan verifikasi lapangan PPE dapat berjalan lancar serta memberikan masukan positif bagi penguatan PUG di Kabupaten Tangerang," tutupnya.

(Diskominfo Kabupaten Tangerang/Rn/nD)