Kelembagaan Satpol PP

                                    SEJARAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


                Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi kembali menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. UU No. 23 Tahun 2014 juga memasukkan fungsi pemadam kebakaran ke dalam organisasi Satpol PP.

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja


DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SATPOL PP KABUPATEN BANYUMAS

  • Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pasal 255);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  • Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri D);
  • Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 58).

 

 

                      RENSTRA  SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2019 - 2023

 

A. Latar Belakang

                  Perencanaan adalah merupakan suatu proses  dalam menentukan apa yang akan kita capai kedepan, yang selanjutnya  diikuti dengan apa yang akan kita lakukan / kerjakan untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang  yang tersusun ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan  dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang, dan satu dengan yang lain ada saling  keterkaitan

B. Landasan Hukum.

  1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  2. PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
  3. Permendagri  No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah ;
  4. Surat Edaran Mendagri  No. 50 Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan RENSTRA SKPD;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi pamong Praja ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja ;
  9. Peraturan Pemerintah Negeri RI Nomor 02 tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah nomor 0108);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ;
  12. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan  Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang 

C. Maksud dan Tujuan

     1. Maksud

         a. menindaklanjuti Visi dan Misi  Bupati Tangerang ke dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

             Tangerang, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tangerang Tahun 2019-2023.

         b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang

             dalam 5 Tahun kedepan.

         c. Sebagai dasar pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam mengawal

             penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel

     2. Tujuan

          a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap

              tahun anggaran selama 5 tahun yang akan datang

          b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang secara efektif, efisien dan berkelanjutan

          c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar elemen terkait dengan

              penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.

D. Sumber Daya.

     1. Sumber daya manusia

                       Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang saat ini bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah

         63 orang PNS dan 200 orang Pegawai Non PNS dengan spesifikasi sebagai berikut  ;

         1. Eselon II sebanyak 1 orang.

         2. Eselon III sebanyak 5 orang.

         3. Eselon IV sebanyak 11 orang.

         4. Pelaksana PNS sebanyak 46 orang.

         5. Pelaksana Non PNS sebanyak 200 orang.

     2. Sarana dan Prasarana

                      Adapun sarana pendukung kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang terdiri dari :

         1. Mobil Dinas Jabatan sebanyak  6  unit

         2. Mobil Patroli sebanyak  14 unit

         3. Mobil dalmas sebanyak 4 unit

         4. Sepeda Motor sebanyak 25 unit

         5. Mobil Operasional umum  9 unit

     3. Kinerja Pelayanan

                      Berdasarkan data penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2013 -2018 ,angka

         pelanggaran perda da Perkada, yang diperoleh dari laporan masyarakat dan hasil monitoring, Patroli danPenertiban oleh

         Satuan Polisi Pamong Praja, yang menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yangsecara rutin

        dilaksanakan , baik secara represif non yustisi dan yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran

        perda dan Perkada masih memerlukan perbaikan kedepan, untuk menurunkan angka pelanggaran Perda dan Perkada. 

E. Isu – isu Strategis.

  1. Belum optimalnya patroli pengawasan Trantibum yang diamanatkan oleh SPM Permendagri seharunya 3 X  sehari.
  2. Optimalisasi peranan anggota Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada
  3. Optimalisasi penindakan melalui yustisi dan non yustisi dalam menunjang akselerasi pendapatan asli daerah (PAD)
  4. Penguatan sumber daya aparatur dan PPNS ( Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
  5. Optimalisasi tekhnologi informasi dalam menunjang pelaksanaan dalam penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat
  6. Peningkatan peran anggota SATLINMAS dalam rangka ikut serta penanganan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

F. Visi, Misi Kepala Daerah

     * Visi Kabupaten Tangerang 2019-2023 :

      “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera”

     * Misi Kabupaten Tangerang 2019-2023 :

  1. Meningkatkan nilai-nilai agama dalam Kehidupan bermasyarakat
  2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan
  3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
  4. Mengembangan ekonomi daerah yang berbasis usaha mikro kecil, koperasi dan industri
  5. Meningkatkan tata kelola, akses dan kualitas pelayanan publik
  6. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
  7. Mengembangan inovasi dan daya saing daerah

G. Target Kinerja Pelayanan


Bagikan artikel ini