Jenis Pelayanan


Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Tangerang.

 

1. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

 

1) Pelayanan Surat Keterangan Pindah, datang penduduk antar Desa dan Kecamatan dalam satu Kabupaten.

2) Pelayanan Surat Keterangan Lahir

3) Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati.

4) Pelayanan Surat Keterangan Kematian

5) Pelayanan Surat Keterangan Belum Kawin.

6) Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

7) Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

8) Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

9) Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Akta Kematian.

10) Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan Akta Perkawinan

11) Pelayanan Surat Pengantar Kartu Identitas Anak (KIA)

 

2.BIDANG PERIZINAN

 

1) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

2) Rumah tinggal perorangan dipemukiman luar kawasan perumahan :

3) Penambahan/Rehabilitasi rumah tinggal perorangan dipemukiman luar kawasan perumahan dan kawasan perumahan.

4) Toko dan ruko satu pintu diluar kawasan tertata.

5) Penerbitan Izin Reklame (spanduk, umbul-umbul, poster dan pamplet)

6) Pemberian Izin Usaha Perikanan (pembudidayaan ikan)

7) Pemberian Izin Usaha Penangkapan Ikan untuk Kapal 0-5 GT (Grose Ton)

8) Pemberian Izin Kapal Penangkapan Ikan untuk Kapal 0-5 GT (Grose Ton)

9) Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

10) Pemberian Izinpengelolaan Daya Tarik Wisata untuk pengelolaan objek ziarah.

 

3. BIDANG NON PERIZINAN

 

1) Pemberian rekomendasi permohonan izin pendirian/operasional yayasan sosial, organisasi sosial dan panti sosial.

2) Pemberian rekomendasi izin pengumpulan sumbangan sosial/pengumpulan uang dan barang diwilayah Kecamatan.

3) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengakses pelayanan sosial dasar.

4) Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris Dan Kuasa Waris.

5) Pemberian rekomendasi pengajuan pelayanan permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan

6) Pelayanan Legalisasi Surat/dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Kecamatan.