Bupati Zaki Kerjasama Dengan BPOM Awasi Peredaran Obat dan Makanan

Tigaraksa -- Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menandatangani kesepakatan bersama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kerjasama ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama di Ruang Kerja Bupati Tangerang pada Senin (17/02).

Bupati Tangerang mengatakan, hari ini Pemkab Tangerang bekerja sama dengan BPOM untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan dan produk-produk yang membahayakan konsumen lainnya.

"Upaya peningkatan pengawasan kita lakukan, agar masyarakat dapat mengkonsumsi makanan dan obat yang memenuhi persyaratan keamanan juga khasiat obat dan mutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat," Jelas Zaki.

Wilayah Kabupaten Tangerang yang luas, ungkap Bupati Zaki, memerlukan pengawasan yang terus ditingkatkan jangan sampai ditemukan kembali pergudangan, atau produk rumahan yang tidak memiliki izin yang dapat membahayakan konsumen khususnya di wilayah industri ini.

"Ini upaya pemkab dalam pengawasan obat dan makanan, agar bisa mengedukasi dan mengawasi produk yang dikonsumsi aman bagi masyarakat Kabupaten Tangerang," Ungkapnya.

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Serang, Sukriadi Darma menambahkan peredaran obat dan makanan di Kabupaten Tangerang terus berkembang, untuk itu kesepakatan kita dengan Pemkab Tangerang meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan, meningkatkan kapabilitas daerah dan pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan, keamanan, mutu dan gizi pangan olahan industri dan industri rumah tangga pangan.

"Objek pengawasan obat dan makanan meliputi obat, obat tradisonal, kosmetik, suplemen kesehatan, makanan dan produk tembakau dan termasuk sumber daya manusianya," kata Sukriadi di Ruang Bupati.

Nantinya kerjasama antara Pemkab Tangerang dengan BPOM selain pembinaan dan sertifikasi sarana produksi pangan olahan industri, pengujian laboratorium, hingga komunikasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat berupa program keamanan pangan jajanan anak sekolah, pasar aman dari bahan berbahaya dan pangan fortifikasi. (Skj/Diskominfo)


Bagikan artikel ini