Bupati Zaki Hadiri Rakor Percepatan RDTR OSS

Tigaraksa -- Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah Percepatan Penetapan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Online Single Submision (RDTR OSS), di Hotel Arya Duta Jakarta, Rabu (12/02).

Bupati Tangerang, seusai acara menjelaskan potensi pengembangan Kabupaten Tangerang mulai dari kawasan permukiman, kawasan industri, Bandara Soekarno-Hatta, kawasan pertanian berkelanjutan hingga rencana pembangunan tol Serpong-Balaraja yang sedang proses pembangunan.

"Kabupaten Tangerang merupakan wilayah strategis bagi pertumbuhan perekonomian nasional, peluang investasi terbuka disini," jelas Bupati Zaki Iskandar.

Pemkab Tangerang mendukung pembangunan nasional, lanjut Zaki, selain membuka peluang investasi, otomatis membuka peluang kerja yang luas, sehingga dapat mengatasi pengangguran di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Selain peluang investasi, sekaligus penyerapan tenaga kerja akan terbuka agar mengatasi pengangguran," jelasnya.

Rakor buka langsung oleh Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri, Hadi Prabowo yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Dalam acara rapat koordinasi pusat dan daerah tentang penetapan Perda rencana tata ruang kabupaten/kota di dalam kerangka untuk mendukung Online Single Submission (OSS).

"Rakor ini sangat penting dan strategis untuk menyamakan visi antara pusat dan daerah, tujuannya untuk membangun Indonesia maju," ungkap Hadi Prabowo.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) berkomitmen untuk proses penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online Single Submission (OSS).

“Sekali lagi saya tekankan kembali, Saya optimis dengan semangat dan tekad keras Saudara Gubernur, Saudara Bupati, dan Saudara Walikota serta Ketua DPRD maka penetapan RDTR OSS di 57 Kabupaten/Kota dapat ditetapkan dan diundangkan selambat-lambatnya pada bulan Mei 2020,” ungkap Hadi.

Setelah acara pembukaan dilanjutkan dialog bersama yang diikuti oleh 21 gubernur dan 70 kepala daerah kabupaten/kota se-Indonesia. (SKj/Diskominfo)


Bagikan artikel ini