BUPATI ZAKI HADIRI RAKOR EVALUASI KORSUPGAH KPK

TIGARAKSA -- Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar menghadiri Rapat Evaluasi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dipimpin oleh Gubernur Banten Wahidin Halim di Pendopo Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan, Jl. Syekh Moh Nawawi Al Bantani No 1 Sukajaya Kota Serang, Kamis (19/12/2019).

Selain Bupati Tangerang A Zaki Iskandar, hadir juga Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar, Kepala Satgas Korsupgah KPK Sugeng Basuki, Bupati/Walikota se-Provinsi Banten, dan Kepala OPD se-Banten.

Gubernur Banten, Wahidin Halim secara tegas menyatakan komitmennya untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan anti korupsi dengan beberapa program. Bahkan beberapa waktu lalu, Pemprov Banten mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai daerah yang mampu mengimplementasikan pencegahan korupsi melalui tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korpsugah) KPK dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita seharusnya bersahabat dan berteman dengan KPK, jangan malah memusuhi KPK, kita bisa belajar ke KPK bagaimana cara pencegahan, pembinaan dan merumuskan sistem yang baik dan transparan dengan begitu kekhawatiran adanya korupsi akan dapat diminimalisir, sehingga kita lebih aman dalam bekerja kalau dekat dengan KPK," ujarnya.

Menurut Wahidin Halim, yang biasa disapa WH ini, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menghasilkan evaluasi yang ke depannya dapat terus ditingkatkan lagi, sehingga upaya dalam pencegahan dan peningkatan sistem kerja yang bersih dan transparan dapat terus dilakukan dan bisa meminimalisir kesempatan adanya korupsi.

"Ini semua tidak ada artinya apabila tidak didukung oleh semua Kepala Daerah. Saya harap komitmen yang tinggi dari kepala daerah di Pemprov Banten, karena keberhasilan daerah itu tinggal kemauan kepala daerahnya masing masing," kata WH yang juga pernah menjabat Walikota Tangerang 2 periode ini.

Kepala Satgas Korsupgah KPK, Sugeng Basuki mengatakan, Rakor ini dilakukan untuk monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) di Provinsi Banten.

"Benar apa yang disampaikan Pak Gubernur, bahwa pemerintahan harus dekat dengan kami (KPK) karena kami akan memberikan arahan terhadap apa yang Kepala Daerah lakukan agar sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang sehingga meminimalisir bahkan meniadakan penyebab terjadinya korupsi," beber Sugeng.

Sugeng menambahkan, Alhamdulillah Banten bisa urutan ketiga, ini merupakan suatu kebanggaan, yang dahulunya mendapat predikat tatakelola keuangan yang sangat rendah tapi saat ini bisa mendapat predikat MCP ke-3 nasional ini sangat-sangat membanggakan.

Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar mengatakan untuk Kabupaten Tangerang sendiri urutan MPC Korsupgah KPK berada diurutan ke-2 di Provinsi Banten dan itu akan terus ditingkatkan lagi kedepannya agar nilainya meningkat.

"Ke depan Kami akan memenuhi apa yang Korsupgah KPK sarankan, seperti pemantauan dan pengawalan dana desa agar tidak ada penyelewengan," tukasnya.

Zaki menambahkan, yang masih harus ditingkatkan adalah tata kelola dana desa yang masih harus diperbaiki ke depannya dan desa-desa tersebut harus terus dikawal dan dipantau oleh Pemerintah. Ini sangat rawan dan bisa berdampak pada penilaian MCP dan pihaknya akan sesegera mungkin mengumpulkan Kades untuk diberikan pengetahun tentang Korsupgah KPK agar nantinya tidak ada kades yang menyelewengkan dana desa. (Herly/Diskominfo Kabupaten Tangerang)


Bagikan artikel ini