Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten tangerang menggelar Forum Diskusi Politik bersama pengurus partai politik, Ormas, LSM, Mahasiswa, OPD, Pemuda, dan lainya di Hotel Yasmin Karawaci Tangerang, Jum’at (1/11/2019).

kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh kepala Kesbangpol kabupaten tangerang H.A. Hidayat S.Pd. yang di hadiri Pengurus Seluruh Parpol, LAN DPC Tangerang, Ormas Bela Negara dan beberapa Ormas lain, mahasiswa Tokoh pemuda dan OPD.sebagai bentuk upaya Kesbangpol di samping

mempererat silaturahmi, dan mengajak masyarakat untuk mengenal Politik yang baik. sekaligus memotivasi dan menjalin koordinasi antara Parpol, ormas, lsm, Opd, dengan Pemerintah.

Kepala kesbangpol kabupaten tangerang juga menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kecakapan dalam dunia politik dari beberapa unipersitas, bertujuan agar bisa mengutarakan permasalahan yang ada, guna mendapatkan pencerahan untuk meraih kepercayaan dari masyarakat dan juga masyarakat agar melek Politik.

“Dinamika dan Isu-isu Politik kontemporer di indonesia membuat kepala kesatuan bangsa dan politik kabupaten tangerang H.A. Hidayat mengegelar acara Diskusi politik untuk masyarakat, bertujuan agar masyarakat memahami tentang politik, dengan menghadirkan tiga Narasumber di bidang masing masing tentang perpolitikan, yang di hadiri, perwakilan sejumlah anggota partai politik, Organisasi masyarakat, Ormas, (LSM) OPD, Pemuda, dan Masyrakat, acara yang di gelar di Hotel Yasmin karawaci Kabupaten tangerang, dan acara tersebut di buka langsung oleh Kepala kesatuan bangsa dan politik H.A. Hidayat, Jum’at (01/11)

“Repormasi 1998 telah merubah kontitusi negara (Amandemen UUD 1945) yaitu sistem pemerintahan dari yang sentralistrik ke desentralistik, pemerintahan yang otokrasi (Otoriter) menjadi pemerintahan Demokratis ( Demokrasi Liberal)

Pemerintah sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, kemudian mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator ( Regulator)

Sementara amanat repormasi 1998 adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Demokratisasi dan Disentralisasi ( Otonomi daerah yang seluas luasnya)

Kepala kesbangpol kabupaten tangerang H, A. Hidayat mengatakan, “Pendidikan politik itu penting bagi masyarakat dan jangan di artikan pendidikan bahwa politik itu kewajiban pemerintah semata, kata Hidayat ‘Jadi pendidikan politik adalah untuk semua aspek dan semua kalangan, dan jangan pihak pihak indipidu yang mengatasnamakan polotik, membodohi masyarakat, seperti beberapa aksi, ketika di tangkap mereka mengatakan tidak tahu atau cuma ikut ikutan, hal tersebut sangat di sayangkan,

Saat di tanya perkembangan politik di kabupaten tangerang, Hidayat menjelaskan, “Dinamika politik yang ada di kabupaten tangerang ada sebuah perubahan politik yang luar biasa, sehingga kesbangpol secara berkala terus menerus melakukan kegiatan kegiatan diskusi politik untuk kalangan masyarakat, pemuda, bahkan beberapa Ormas, Parpol, LSM OPD di libatkan agar mereka memahami bagai mana berpolitik yang baik. Hidayat selaku kepala kesbangpol kabupaten tangerang berharap masyarakat kabupaten tangerang agar melek politik dan lebih terbuka Jelasnya

Dosen ilmu pemerintahan IPDN, STIPAN, UNPRI dan UMC, Dr. Andi Azikin, M.Si, berkometar, “Kurang lebih 30 th pemerintah orde lama dengan demokrasi pancasila, prakteknya otoriter, demokrasi walaupun UUD Pancasila tapi di mobilisasi dan rekayasa, kemudian lahir demokrasi repormasi, demokrasi liberal dengan tuntutan repormasi saat itu pemerintah bersih dan berwibawa. Paparnya

Di tambahkan oleh Andi Azikin “Namun demokrasi dan disentralisasi, sehingga tidak ada demokrasi, menurutnya semua di rekayasa, kemudian otonomi daerah di cok lagi, di kenal waktu itu otonomi daerah bertingkat, tapi aspirasi masyarakat daerah di pecundangi, dengan lahirnya UUD 22 – 1998 Dengan lahirnya otonomi daerah seluas luasnya, ternyata realisasi 20th reformasi ternyata melahirkan masalah baru, korupsi berubah yang tadinya di elit kekuasaan orba, sekarang melebar ke daerah semua intansi pemerintahan otoriterisme, jelasnya.

Masih kata Andi Azikin “yang dulu rezimnya ke kuasaan sekarang yang di kenal kualisi besar, orba yang mengusai parlemen eksekutif, presiden yang menguasai parlemen dari partai politik tersebut jadi kemudian pungsinya menjadi mandul, pungsi koreksinya tidak jalan, banjetingnya bisa di kompromikan, termasuk pengawasanya tidak efektip, dan berkelanjutan sampai sekarang, dan menurut sang dosen harus di hentikan kalau ingin indonesia tidak gagal, Pungkasnya.

Atr_Dnewsradio

Sumber : http://dnewsradio.com