SIARAN PERS KEMENTERIAN PANRB 7 NOVEMBER 2019 - 651/HUMAS-MENPANRB/2019 Benang Merah Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

BATAM - Setiap tahun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan hasil evaluasi terhadap unit pelayanan publik di daerah dan instansi pusat. Salah satu tujuan evaluasi itu adalah untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan tidak terjebak dalam alur birokrasi yang panjang. Pemangkasan alur birokrasi itu pula menjadi salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo.

Dengan alur birokrasi yang mudah dalam pelayanan, masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Harapan presiden, reformasi birokrasi harus dipercepat. Itu juga bisa mempercepat proses investasi dan mampu meningkatkan ekonomi,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I, di Batam, (07/11).

Menurut mantan Menteri Dalam Negeri ini, kepala daerah dan sekretaris daerah sebagai pembina dan penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak terciptanya terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, perlu secara intensif membangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan unit-unit pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima.

Menteri Tjahjo mengatakan, poin penting yang disampaikan presiden adalah bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. “Bekerja cepat, keras, produktif. Jangan terjebak rutinitas, dan pekerjaan berorientasi hasil,” tegasnya.

Reformasi birokrasi itu tentu harus berdampak pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama pada unit yang bersentuhan langsung dengan publik, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Beberapa unit pelayanan tersebut dinilai sudah layak meraih predikat Pelayanan Prima dan Sangat Baik. Menteri Tjahjo berharap, penghargaan dari Kementerian PANRB untuk unit pelayanan tersebut bisa merangsang perbaikan layanan bagi pemerintah daerah lainnya.

Untuk mewujudkan pelayanan prima di seluruh unit layanan, tentu perlu dukungan infrastruktur dan kapasitas SDM yang memadai untuk dapat mengembangkan sistem pelayanan publik modern berbasis teknologi informasi. Meski begitu, laporan atau keluhan masyarakat juga harus menjadi dasar utama arah perbaikan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah. “Kalau ada pengaduan dari masyarakat, harus dipercepat prosesnya,” tegas Menteri Tjahjo.

Pemerintah daerah dituntut harus siap dengan segala perubahan. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pemda harus menampilkan pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat. Inovasi harus terus diciptakan demi memudahkan publik. “Pemda harus menonjol, punya inovasi untuk membumikan pelayanan publik serta memberikan investasi yang mudah,”pungkas Menteri Tjahjo. (don/HUMAS MENPANRB)

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima pada Wilayah I:

1. DPMPTSP Provinsi Jawa Barat

2. DPMPTSP Provinsi Riau

3. DPMPTSP Kota Bogor

4. DPMPTSP Kota Pekanbaru

5. Disdukcapil Kab. Padang Pariaman

 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik pada Wilayah I:

1. Disdukcapil Kab. Bangka Tengah

2. Disdukcapil Kab Bangka

3. Disdukcapil Kota Banda Aceh

4. Disdukcapil Kota Payakumbuh

5. Disdukcapil Kota Bandung

6. Disdukcapil Kota Sukabumi

7. Disdukcapil Kota Bogor

8. DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin

9. DPMPTSP Kab. Padang Pariaman

10. DPMPTSP Kab. Siak

11. DPMPTSP Kab. Garut

12. DPMPTSP Kab. Karawang

13. DPMPTSP Kota Banda Aceh

14. DPMPTSP Kota Tebing Tinggi

15. DPMPTSP Kota Payakumbuh

16. DPMPTSP Kota Jambi

17. DPMPTSP Kota Palembang

18. DPMPTSP Kota Bandung

19. DPMPTSP Kota Bekasi

20. RSUD Kab. Bogor

21. RSUD Balaraja Kab. Tangerang

22. RSUD Kab. Tasikmalaya

23. RSUD Kab. Tanah Datar

24. RSUD Kab. Aceh Barat

25. RSUD Kab. Padang Pariaman

26. RSUD Kab. Deli Serdang

27. RSUD Kab. Karimun

28. RSUD Kab. Musi Banyuasin

29. RSUD Kab. Bangka

30. RSUD Kab. Bogor

31. RSUD Kota Batam

32. RSUD Kota Bandung

33. RSUD Kota Bogor

34. RSUD Kota Cimahi

35. RSUD Kota Padang Panjang

36. RSUD Kota Tangerang

37. RSUD Kab. Bekasi

 

Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik pada Wilayah I:

1. Wali Kota Bogor

2. Wali Kota Bandung


Bagikan artikel ini