EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN DOKUMEN SURAT TANDA SETOR (STS)

EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN SOSIALISASI DOKUMEN SURAT TANDA SETOR (STS)

28-29 NOVEMBER 2018

 

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting gunakan untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan apa saja hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun anggaran yangbersangkutan. Setiap pemerintah provinsi/kota/daerah beserta seluruh badan, dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan semester I merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Keharusan tersebut tertuang didalam Permendagri No.13 Tahun 2006.

Laporan keuangan semester I Pemerintah Kabupaten merupakan hasil konsolidasian dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdiri dari 29 laporan keuangan kecamatan, 25 laporan keuangan BLUD Puskesmas, 1 laporan keuangan BLUD UPDB serta 34 laporan keuangan kantor/badan/dinas.

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari siklus pengelolaan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban. Baik/buruknya laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh setiap tahap pengelolaan keuangan. Tahap penatausahaan sangat mempengaruhi keakuratan dan kecepatan penyajian laporan keuangan. Salah satu unsur dari penatausahaan adalah pembukuan terhadap setoran yang bersumber dari pengembalian belanja. Setidaknya 4 kali dalam satu tahun anggaran para pejabat pengelola keuangan diseluruh level OPD dibingungkan oleh ketidak jelasan sumber atas pengembalian belanja yang disebabkan oleh dokumen STS yang tidak mengakomodir sumber pengembalian yang dimaksud. Dampak atas ketidakjelasan dokumen tersebut, BPK-RI perwakilan Propinsi Banten memberikan catatan didalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017 yang diterima pada akhir Mei 2018. 

Pada pertengahan tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang melakukan pembahasan atas catatan terkait ketidakjelasan dokumen STS bersama dengan BJB-Banten sebagai bank persepsi serta melibatkan beberapa OPD dalam FGD. Hal ini dilakukan sebagai respond an tindak lanjut atas catatan BPK. Hasil dari FGD tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang dan BJB-Banten sepakat menggunakan format STS yang baru sebagai dokumen pengembalian atas belanja.

Tanggal 28 dan 29 November 2018 bersamaan dengan kegiatan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan semesteran dilakukan juga sosialisasi STS format baru kepada Bendahara dan PPK seluruh OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Yasmin dengan narasumber Supervisor Oprasional BJB-Banten, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD, Kasubid Akuntansi dan Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Keuangan pada BPKAD Kabupaten Tangerang.


Bagikan artikel ini