PENGELOLAAN PERSEDIAAN BERBASIS APLIKASI DI KABUPATEN TANGERANG

Jumat tanggal 23 November, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan persediaan. Secara definisi persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Yang menjadi dasar pengelolaan persediaan antara lain : UU RI No. 15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara , PP No. 06 Thn 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PP No. 71 Thn 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta PERBUP No. 97 Thn 2014 Tentang  Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Aplikasi yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah kabupaten Tangerang sudah mampu menyediakan data persediaan secara tepat waktu serta mampu menyajikan laporan persediaan secara riil-time. Tentu saja tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap Masyarat Kabupaten Tangerang khususnya dan Masyarakat Indonesia pada umumnya. Kecepatan dan ketepatan informasi persediaan yang dijamin oleh aplikasi tetap mengacu kepada azas umum pengelolaan persediaan yaitu :

1.Taat pada perundang-undangan

Aplikasi yang digunakan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku

2.Efisien

Aplikasi yang digunakan harus mempu mendorong efisiensi persediaan. Diharapkan mampu meminimalkan adanya penghapusan persediaan yang kadaluarsa.

3.Ekonomis

Aplikasi harus mampu mengukur tingkat keekonomisan pengelolaan persediaan melalui ketepatan dalam penentuan jumlah persediaan baik yang harus tersedia maupun yang akan dipesan untuk menjaga pelayanan pada masyarakat tetap optimal.

4.Efektif

Efektifitas pengelolaan persediaan menjadi ukuran dalam pengimplementasian aplikasi persediaan

5.Transparan

Transparansi menjadi kewajiban dalam pengelolaan persediaan untuk menuju terciptanya good governance

6.Bertanggungjawab

Dengan digunakannya aplikasi dalam pengelolaan persediaan maka hubungan antara unit pengadaan, unit pengguna dan unit pengelola akan terpisah, sehingga pertanggungjawabannya akan semakin jelas.

7.Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Akhirnya dengan penggunaan aplikasi dalam pengelolaan persediaan diharpkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat terus meningkat. Tidak ada lagi alasan tertundanya pelayanan yang disebabkan habisnya persediaa seperti blanko-blangko pelayanan disejumlah OPD atau langkanya obat-obatan tertentu pada OPD Kesehatan.

Selain  penggunaan aplikasi dalam pengelolaan persediaannya, Pemerintah Kabupaten Tangerang yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bidang Akuntansi juga mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Persediaan di Kabupaten Tangerang sebagai rujukan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). 

Untuk menjamin hal tersebut, Bidang Akuntansi-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang telah melaksanakan kegiatan SOSIALISASI PETUNJUK PELAKSANAAN  PENGELOLAAN PERSEDIAAN DAN LAUNCHING PENGELOLAAN PERSEDIAAN BERBASIS APLIKASI di Hotel Istana Nelayan pada hari Jumat tanggal 23 November yang diikuti oleh seluruh pengurus barang OPD.


Bagikan artikel ini