Kebijakan

1. Pengembangan sistem  perencanaan yang terintegrasi dan akuntabel

2. Koordinasi dan kerjasama lingkup pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi, serta stakeholder

3. Membangun sistem dan mekanisme pengumpulan data sebagai bahan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan

4. Meningkatkan kompetensi SDM dalam perencanaan pembangunan dan sarana prasarana pendukung

 


Bagikan artikel ini