Tingkatkan Disiplin, Kabupaten Tangerang Terapkan FingerPrint | Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Tangerang

Tingkatkan Disiplin, Kabupaten Tangerang Terapkan FingerPrint

TIGARAKSA- Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad menggelar apel pagi dan sekaligus mensosialisasikan peraturan Bupati Tangerang Nomor 49 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Dosiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan di lapangan Maulana Yudha Negara Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang Jl. H. Somawinata, no.1 Tigaraksa. Senin, 7/01.

Plt. Sekretris Daerah Iskandar Mirsad Dalam sambutanya mengatakan Hari ini sengaja kita undang pegawai Unit Pelayanan Teknis diwilayah kecamatan agar bisa pahan dalam pelaksanaan tugas dan aturan yang ada , kita dimulai hari ini mensosialisasikan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS di Kabupaten Tangerang dan Pemakaian Mesin Absensi (Hand Key). Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, serta memberikan kejelasan antara “reward and Punishment” terhadap PNS yang disiplin dan tidak disiplin.

Pada Bulan Oktober 2012 yang lalu Pemerintah Daerah telah meningkatkan TPP bagi seluruh pegawai, melalui peningkatan TPP ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan etos kerja PNS yang salah satunya diwujudkan dalam sebuah peningkatan disiplin pegawai. Peningkatan TPP merupakan sebuah perhatian dan penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada para pegawainya, sehingga harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dan disiplin pegawai. Namun pada kenyataanya tidak mudah mewujudkan disiplin pegawai tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang ketat serta peraturan yang tegas. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Tangerang Nomor 49 Tahun 2012 ini, diharapkan dapat meningkatkan disiplin seluruh PNS Kabupaten Tangerang dalam rangka mewujudkan performa PNS Kabupaten Tangerang yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

“Pemberlakuan absensi dengan sistem fingerprint adalah salah satu upaya yang ditempuh” tegasnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012, terdapat beberapa hal pokok yang perlu saya sampaikan,

Pertama, disiplin jam kerja dan apel. Hari kerja SKPD di lingkungan Pemda Kabupaten Tangerang ditetapkan 5 (lima) hari kerja dengan jumlah jam kerja efektif paling sedikit 37,5 jam per minggu diluar waktu istirahat. Jam kerja tersebut harus digunakan untuk melaksanakan tupoksi kedinasan dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan diluar kedinasan.

Jam masuk kerja pada Hari Senin sampai dengan Kamis yaitu masuk pada Pukul 08.00, Istirahat Pukul 12.00 s.d 12.30 dan pulang kerja Pukul 16.00. Sedangkan pada hari Jumat, masuk kerja Pukul 08.00, Istirahat Pukul 11.30 s.d 13.00 dan pulang kerja pukul 17.00. Setiap PNS wajib mentaati ketentuan jam kerja tersebut dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja dan mesin sidik jari (finger print).

Selain itu setiap PNS pun wajib mengikuti apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 serta hari-hari besar nasional. Bagi pegawai yang tidak mentaati ketentuan jam kerja dan apel pagi, maka akan dikenakan pengurangan TPP.

Kedua, terkait hukuman disiplin diterapkan sebagaimana prosedur sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Selain penerapan hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setiap PNS juga dapat dikenai sanksi pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Tidak masuk kerja tanpa ada keterangan yang syah, maka bagi PNS dikenakan sanksi pengurangan TPP sebesar 3% per hari dari 100% TPP selama sebulan setelah dikurangi pajak;
  2. Terlambat masuk kerja dan atau pulang cepat tanpa ada keterangan yang syah, maka bagi PNS dikenakan sanksi pengurangan TPP sebesar 2% per hari dari 60% TPP sebulan setelah dikurangi pajak. Apabila seorang PNS terlambat masuk kerja dan atau pulang cepat tanpa ada keterangan yang syah dalam hari-hari yang sama, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% per hari dari 60% TPP sebulan setelah dikurangi pajak;
  3. Tidak mengikuti apel setiap hari senin dan Hari Kesadaran Nasional tanggal 17 tanpa ada keterangan yang syah, maka bagi PNS dikenakan pengurangan TPP sebesar 2,5% per hari dari 60% TPP sebulan setelah dikurangi pajak. Apabila dalam satu bulan seorang PNS tidak pernah ikut apel, maka dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,5% dari 60% TPP sebulan setelah dikurangi pajak.
  4. Bagi pegawai yang dengan sengaja mengisikan daftar hadir pegawai yang tidak hadir dalam apel, maka baik pegawai yang mengisikan maupun yang diisikan daftar hadirnya dikenakan sanksi 2 kali lipat dari ketentuan pengurangan TPP atas ketidakikutsertaan dalam apel pagi.
  5. Dan bagi pegawai tenaga kontrak diberi sanksi sesuai kebijakan atasannya pada SKPD atau unit kerja masing-masing.

Ketiga, pemberian penghargaan. Bahwa Bupati dapat memberikan penghargaan kepada PNS yang telah melaksanakan disiplin jam kerja dalam kurun waktu selama 6 bulan secara terus menerus. Pemberian penghargaan tersebut tentunya mengacu pada perundang-undangan yang berlaku serta harus dengan Surat Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD melalui BKD untuk diverifikasi.

Keempat, Pembinaan terhadap pengaturan hari dan jam kerja dilakukan oleh Kepala SKPD dan Kepala BKD. BKD memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengaturan hari dan jam kerja untuk kemudian dievaluasi dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Para Kepala SKPD, Camat atau SKPD yang membawahi UPTD, wajib melaporkan setiap bulan pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi serta tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang syah kepada Sekretaris Daerah melalui BKD dengan tembusan kepada BPKAD. Khusus untuk Lurah, wajib memberikan laporan secara berkala kepada Camat dengan tembusan kepada Kepala BKD.

Kelima, bagi Pegawai Tenaga Kerja Kontrak atau pegawai non PNS yang diberikan honorarium dari APBD, diberikan sanksi sesuai kebijakan atasannya pada SKPD atau unit kerja masing-masing sesuai perundang-undangan. Dan pegawai dianggap tidak masuk kerja apabila sampai dengan jam 9 tidak menandatangani daftar hadir pegawai atau pulang kerja sebelum pukul 15.30 kecuali dinas luar atau rapat pada sore hari. Terakhir bahwa peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.

Apel pagi, dihadiri oleh sekitar 1000  PNS yang bertugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, juga pejabat Eselon II, III dan IV Pemerintah kabupaten Tangerang. (Suk/Hms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

What is 6 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)