visi dan misi dinas cipta karya kabupaten tangerang

                                                                       

                   

BAB 1

PENDAHULUAN

 

  1. LATAR BELAKANG

 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Seiring dengan telah disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018, maka SKPD kembali memastikan bahwa isi dokumen RPJMD tersebut telah sesuai dengan target kinerja SKPD sampai dengan Tahun 2018 yang selanjutnya dituangkan dalam Renstra SKPD.

 Acuan utama penyusunan Renstra SKPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Selain itu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang menyatakan bahwa para Bupati dan Walikota harus melaksanakan AKIP sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang pelaksanaan lebih lanjutnya didasarkan atas Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

  • Perencanaan Strategik
  • Perencanaan kinerja
  • Pengukuran kinerja
  • Pelaporan kinerja

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.Berdasarkan Perda tersebut di atas, lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tangerang tentang rincian tugas, fungsi dan tatakerja.

Kedudukan Dinas Cipta Karya sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang keciptakaryaansesuai dengan  kewenangan dan  kebijakan Pemerintah Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tangerang nomor 13 tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang memandang perlu untuk me-Review Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang denganharapan bahwa seluruh jajaran SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang mempunyai acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dari SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dengan memperhatikan potensi dan kendala.

  1. Landasan Hukum

     Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku sebagai landasan hukum.

Beberapa landasan hukum tersebut diantaranya :

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  13. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
  14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2018;
  15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang.

1.3     MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1  Maksud

Renstra SKPD disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Aparat Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2013 – 2018.

Berdasarkan pertimbangan ini maka Renstra SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang disusun dengan maksud sebagai berikut :

  1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun.
    1. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan.
    2. Memudahkan seluruh jajaran Aparat Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
    3. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang.
    4. Tujuan
  2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dalam mencapai Visi dan Misi Dinas;
  3. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang (RPJMD) khususnya dibidang keciptakaryaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang, sehingga Renstra ini akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang serta memudahkan dalam memberikan informasi tentang pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tangerangpada setiap akhir tahun anggaran.
  4. Memperbaiki kinerja seluruh jajaran SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang yang benar-benar terarah dalam pencapaian hasil dan target perencanaan Dinas;
  5. Diharapkan Renstra ini dapat dijadikan tolokukur kinerja dan evaluasi secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan Dinas.

 

  1. SISTEMATIKA PENULISAN

          Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

BAB I     PENDAHULUAN

Bab Iberisi latar belakang adanya Renstra Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang, kemudian dasar pemikiran yang memuat hubungan Rencana Strategis Kabupaten Tangerang dengan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya serta Tugas Pokok dan Fungsi, Maksud dan Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang;

          BAB II    GAMBARAN PELAYANAN SKPD

          Bab II berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang  periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnyadan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapiserta dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang ini.

          BAB III  ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab III berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang, telaahanvisi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.Bagian ini juga mengemukakan faktor-faktor penghambat atau pun faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategisserta penentu isu-isu strategis.

          BAB IV   VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Bab IV berisi  visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis dan kebijakan SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dalam 5 Tahun mendatang.

 

BAB V     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab V berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

 

          BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikatorkinerja SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

 

BAB VII      PENUTUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

 

Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Kedudukan Dinas Cipta Karya sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan  di bidang keciptakaryaan sesuai dengan  kewenangan dan  kebijakan Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dalamPeraturan Bupati Tangerang Nomor 13 tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang.

2.1     Tugas Pokok, Fungsi Organisasi SKPD

Tugas Pokok

TugasPokok Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang keciptakaryaansesuai dengan  kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dalamPeraturan Bupati Tangerang Nomor 13Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang.

Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang keciptakaryaan sesuai dengan kewenangan dan  kebijakan Pemerintah Daerah.

 

Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang keciptakaryaan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang keciptakaryaan;
  3. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang bangunan, permukiman dan perumahan, pengawasan dan pengendalian;
  4. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program  bangunan dan pemukiman perkotaan, pedesaan serta tempat kerja dan industri ;
  5. Penelitian kebijakan teknis mengenai rencana bangunan dan pemukiman perkotaan, pedesaan serta tempat kerja dan industri;
  6. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait  pemberian bimbingan teknis di bidang pemanfaatan, tata bangunan guna mengendalikan ruang dan kegiatan membangun prasarana dan sarana lingkungan pusat pemerintahan, prasarana jalan lingkungan, tempat kerja dan industri, tempat pemukiman, penggunaan tanah perkotaan dan perdesaan serta yang berada di berbagai kawasan kepada instansi pemerintah, lembaga-lembaga swasta dan masyarakat;
  7. Pelayanan administrasi di bidang tata bangunan yang meliputi kegiatan perizinan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian peruntukan bangunan dalam berbagai pola bangunan dan lokasi peruntukannya sesuai dengan kewenangannya;
  8. Pengawasan dan pengendalian terhadap terselenggaranya pengaturan rencana dan pelaksanaan bangunan serta bentuk pemanfaatan ruang dan pelaksanaan bangunan lainnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesinambungan kepentingan kesejahteraan, keamanan rakyat dan penyehatan lingkungan;
  9. Pelaksana pengkajian dan evaluasi dan pelaporan terkait program pengembangan teknologi penataan bangunan yang meliputi pemetaan,polapemanfaatan ruang dan bangunanberdasarkan fungsi administratif, fungsi kawasan dan aspek kegiatannya yang meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan lainnya.
    1. Sumber Daya SKPD

Secara kuantitatif Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang mempunyai pegawai  sebanyak 197orang yang terdiri dari 97 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 Orang TKK dan 98 Orang TKS dengan deskripsi sebagai berikut:

  1. Menurut Golongan :
  • Golongan VI      sebanyak      =       5 orang
  • Golongan III      sebanyak      =       48 orang
  • Golongan II       sebanyak      =       42 orang
  • Golongan I        sebanyak      =       2 orang
  1. Menurut Jabatan (PNS) :
  • Kepala Dinas                =       1        orang
  • Sekretaris Dinas           =       1        orang
  • Kepala Bidang              =       4        orang
  • Kepala Sub Bagian        =       3        orang
  • Kepala Seksi                =       10      orang
  • Staf Pelaksana             =       78      orang
  1. Menurut Eselon (PNS) :
  • Eselon II b                            =       1        Orang
  • Eselon IIIa                            =       1        orang
  • Eselon IIIb                            =       4        orang
  • Eselon IVa                            =       13      orang
  • Tanpa eselon                         =       78      orang
  1. Menurut Pendidikan (PNS) :
  • Pendidikan         S2                =       12      orang
  • Pendidikan         S1                =       29      orang
  • Pendidikan         D3               =       3        orang
  • Pendidikan         SLTA            =       51      orang
  • Pendidikan         SLTP/SD       =       2        orang

Tabel 1

Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Dinas Cipta Karya

Tingkat Pendidikan

Status Pegawai

Definitif

TKK

TKS

Jumlah

Org

Jumlah

Org

Jumlah

Org

S2

12

Org

 

 

 

 

S1

29

Org

2

Org

30

Org

D3

3

Org

 

 

2

 

SLTA

51

Org

 

 

66

Org

SLTP

1

Org

 

 

 

 

SD

1

Org

 

 

 

 

Jumlah

97

Org

2

Org

98

Org

Total Pegawai

197

 

 

 

 

Sumber : Data Subag Umum & Kepegawaian Dinas Cipta Karya

 

Tabel 2

Jumlah Pejabat di Lingkungan Dinas Cipta Karya

 

Jabatan

Jumlah

Eselon II.b

1

Eselon III.a

1

Eselon III.b

4

Eselon IV.a

13

Total

19

Sumber : Data Subag Umum & Kepegawaian Dinas Cipta Karya

Prasarana dan Sarana

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang didukung oleh prasarana dan sarana :

  1. Meja Gambar                              = 1          Unit
  2. Peralatan Gambar                        = 1          Unit
  3. Komputer/Laptop/Note Book        = 48        Unit
  4. Printer                                       = 48        Unit
  5. Flotter                                       = -          Unit
  6. Alat Ukur                                    = 20        Unit
  7. Alat Transportasi :

Kendaraan Roda 4                      = 24        Unit

Kendaraan Roda 2                      = 43        Unit

  Dari kondisi prasarana dan sarana tersebut dengan melihat volume pekerjaan dan luasnya cakupan wilayah pelayanan di Kabupaten Tangerang masih belum memadai.

Dalam menjalankan fungsinya Dinas Cipta Karya selain didukung oleh adanya Visi dan Misi Dinas Cipta Karya juga didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.

Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya memiliki tupoksi yang jelas sesuai dengan keputusan Bupati Tangerang nomor 13 tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang.

 

2.3    Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang periode 2013-2018 diantaranya adalah program pendidikan dasar sembilan tahun dan program pendidikan menengah dengan indikator programnya pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD dan SMP juga dengan pembangunan sarana sanitasi sekolah (SANISEK). Program lainnya adalah program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; program pengembangan perumahan; program lingkungan sehat perumahan; program pemberdayaan komunitas perumahan; program pembangunan gedung pemerintahan; program penataan lingkungan permukiman perdesaan; program penataan lingkungan permukiman nelayan; program penataan lingkungan permukiman perkotaan; program pengawasan gedung dan bangunan; pembinaan panti asuhan/panti jompo; program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; program peningkatan sarana dan prasarana olah raga; program survey perijinan dan non perijinan; program kerjasama informasi dan media massa. Ditambah dengan program-program rutin yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan perencanaan SKPD.

 

2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tingkat perkiraan pengembangan dan besaran kebutuhan yang diperkirakan masih sangat memerlukan banyak anggaran,diantaranya :

  • Terbangunnya Ruang Kelas Baru untuk jenjang SDN kurang lebih 3.600 Unit;
  • Terbangunnya Sarana Sanitasi Sekolah kurang lebih 1.024 unit;
  • Terbangunnya Puskesmas Rawat Inap kurang lebih 8 Unit;
  • Terbangunnya Lapangan Terbuka (Stadion Mini/Gor) tiap kecamatan kurang lebih 25 Unit;
  • Terbangunnya Sport Centre dan kelengkapan venuanya;
  • Terbangunnya panti rehabilitasi;
  • Terbangunnya pasar tradisional kurang lebih 7 unit;
  • Terbangunnya Rumah Sakit Umum Type C sebanyak 1 unit (RSUD Pantura);
  • Serta kegiatan-kegiatan lain yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Renstra ini.

 

 

 

 

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD

              Permasalahan yang dihadapi SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang adalah kurangnya Sumber Daya Manusia,baik teknis maupun administrasi.Selama ini pekerjaan yang dibebankan melebihi kapasitasnya dan kurang tepatnya penempatan SDM.Permasalahan kekurangan SDM PNS teknis dan administrasi ini bisa diminimalisir dengan bantuan dari para Tenaga Kerja Sukarela (TKS/Magang).

              Hal lain adalah kekurangan akan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang. Seperti kebutuhan alat transportasi untuk pengawasan dan pengendalian di lapangan serta untuk keperluan survey lapangan dalam pembuatan perencanaan pembangunan.

 

3.2     Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

 

3.2.1   VISI

 

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG CERDAS, MAKMUR, RELIGIUS, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

 

 

3.2.2  MISI

 

  1. Peningkatan pemerataan dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
  2. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
  3. Pengembangan ekonomi daerah berbasis industri, UMKM agar daya beli dan kemakmuran masyarakat meningkat;
  4. Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif;
  5. Peningkatan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
  6. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar disetiap desa yang merujuk pada prinsip pengembangan tata ruang dan lingkungan pemukiman yang lestari, hijau, indah, nyaman dan sehat;
  7. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional, berwibawa, amanah, transparan, dan bertanggung jawab.

 

 

 

          3.2.3   POGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH 

  1. PENDIDIKAN
  1. Pembangunan 3.600 ruang kelas baru SD dan SMP menuju rasio 1:33;
  2. Sanitasi sekolah di jenjang SDN dan SMPN;
  1. KESEHATAN
  1. Pengembangan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap;
  2. Pembangunan Rumah Sakit Umum Type C.
  1. INFRASTRUKTUR
  1. Pembangunan stadion mini kecamatan;
  2. Pembangunan pasar tradisional;
  3. Pembangunan sarana keagamaan kecamatan;
  4. Pembangunan kantor kecamatan dan kelurahan;
  5. Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan;
  6. Pembangunan Sarana Air Bersih;
  7. Pembangunan Gedung Pemerintah dan Penunjang Lainnya.

 

  1. PEMERINTAHAN

Pengembangan kapasitas desa (penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten ke Desa). Program PNPM seperti pembangunan jalan lingkungan, pembangunan MCK, pembangunan gorong-gorong diserahkan ke desa.

  1. EKONOMI
  1. Revitalisasi pasar tradisional : pasar cisauk, pasar jambe, pasar ceplak, pasar mauk, pasar sepatan, pasar tigaraksa, pasar balaraja, dan pasar sepatan timur;
  1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
  1. Pengembangan tiga pilar reformasi yaitu kelembagaan, tata laksana, dan SDM;
  2. Terciptanya birokrasi Pemerintah Daerah yang bersih, profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan bertanggung jawab.

 

3.3.    Telaah Renstra K/L dan Renstra

             Faktor-faktor pendorong sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya yaitu membangun gedung pemerintah dan fasilitas umum menjadikan inspirasi dan penyemangat dari SKPD selama didorong oleh kebijakan dan anggaran yang memadai, sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang dibutuhkan yaitu tenaga teknis dan administrasi.

3.4    Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bedasarkan RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 kawasan budidaya direncanakan untuk kawasan peruntukan pertanian, peruntukan kawasan perikanan, peruntukan kawasan peternakan, rencana peruntukan industri, rencana peruntukan kawasan pariwisata, rencana peruntukan kawasan permukiman, rencana peruntukan kawasan pusat pemerintahan dan rencana area reklamasi.

  1. Peruntukan Kawasan Pertanian

Kawasan ini tersebar dibeberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sindang Jaya bagian barat dan utara, Sepatan, Sepatan Timur, Pakuhaji, Teluknaga, Kronjo, Mekarbaru, Sukamulya, Gunung Kaler, Kresek, Mauk, Rajeg, Kemiri, dan Sukadiri (Lahan Basah – 29.295 Ha). Kecamatan Jambe, Panongan, Solear, Cisoka dan Jayanti (Lahan Kering – 2.833 Ha).

  1. Peruntukan Kawasan Perikanan

Kawasan yang direncanakan untukkegiatan budidaya perikanan ini meliputi Kecamatan Kronjo,  Mekarbaru, Mauk dan Kosambiyang diperuntukan budidaya air tawar (1.567 Ha) dan air payau.

  1. Peruntukan Kawasan Peternakan

Kawasan yang dapat direncanakan untuk lokasi peternakan meliputi Kecamatan Legok, Panongan, Pagedangan, Curug, Cikupa, Tigaraksa, Kemiri, Pasarkemis, Rajeg, Teluknaga, Cisauk, Jambe, Cisoka, Mauk dan Gunung Kaler.

  1. Peruntukan Kawasan Industri

Kawasan industri besar dikembangkan di Kecamatan Pasar Kemis, Cikupa, Jambe, Tigaraksa, Sepatan dan Balaraja dengan luas ± 8.407 Ha, sedangkan  untuk industri sedang dikembangkan di Kecamatan Curug, Kosambi, Pakuhaji, Jayanti, Sepatan, Kelapa Dua, Pagedangan, Mekar Baru, Sindang Jaya, Legok, Cisauk, Kronjo dan Panongan dengan luas ± 3.586 Ha. Untuk industri kecil/rumah tangga tersebar di beberapa kecamatan seperti di Pasar Kemis, Curug dan Cisoka sedangkan untuk kawasan pergudangan dan industri terbatas berada di Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Balaraja, Sepatan dan Jambe.Pelabuhan kering (Dry Port) disediakan di Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk.

  1. Peruntukan Kawasan Pariwisata

Rencana kawasan pariwisata terdiri dari kawasan pariwisata Pantai Tanjung Pasir di Kecamatan Teluknaga, kawasan pariwisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk, kawasan pariwisata Pantai Dadap di Kecamatan Kosambi yang dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan umum, kawasan pariwisata Pulau Cangkir di Kecamatan Kronjo. Selain wisata bahari juga terdapat rencana pengembangan kawasan pariwisata Makam Solear di KecamatanSolear, Makam Keramat Lengkong Kyai di Kecamatan Pagedangan, Bumi Perkemahan Kitri Bhakti di Desa Sukabakti (Kecamatan Curug)serta objek‑objek wisata alam lainnya meliputi Situ Kelapa Dua dan Curug Palayangan.

  1. Peruntukan Kawasan Pemukiman

Kawasan pemukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan (27.937 Ha) dan kawasan permukiman perdesaan (16.631 Ha). Kawasan permukiman perkotaan dengan tingkat kepadatan bangunan sedang sampai tinggi meliputi Kecamatan Pagedangan, Cisauk, Legok, Kelapa Dua, Curug, Cikupa, Pasarkemis, Balaraja, Sukamulya, Tigaraksa, Panongan, Jambe, Cisoka, Solear, Jayanti, Teluknaga, Sepatan, Sepatan Timur, Mauk, Kosambi dan Sindangjaya.

Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dengan kepadatan bangunan rendah meliputi Kecamatan Kronjo, Mekar Baru, Gunung Kaler,Kresek, Kemiri, Rajeg, Pakuhaji dan Sukadiri.

  1. Peruntukan Kawasan Pusat Pemerintahan

Kawasan pusat pemerintahan yang dimaksud meliputi kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Kecamatan Tigaraksa. Peruntukan lahan untuk kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang seluas 164,36 Ha.

  1. Peruntukan Kawasan Reklamasi

Pengembangan lahan hasil reklamasi sendiri memiliki luas ± 9.000 Ha yang berbatasan dengan dengan 8 (delapan) wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Kosambi, Kemiri,  Teluknaga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Mekar Baru dan Kronjo.

3.4.1       Potensi Pengembangan Wilayah

Melihat pertumbuhan ekonomiyang ada terdapat beberapa lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri, perumahan dan pergudangan diantaranya yaitu Kecamatan Balaraja, Curug dan Teluknaga.Sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Tigaraksa juga berpotensi untuk dikembangkan dengan kegiatan utama pemerintahan, perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa.

Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk yang direncanakan sebagai Kawasan Strategis Dry Port menjadi wilayah yang layak untuk dikembangkan dengan kegiatan utama transportasi dan pergudangan. Begitupun dengan Kawasan Strategis sekitar Bandara Soekarno Hatta, sebagai kawasan yang menjadi pintu gerbang Indonesia ke panggung internasional akan sangat menguntungkan jika kegiatan transportasi udara dan pergudangan mendapat perhatian lebih.

Geliat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Tangerang juga merupakan peluang yang harus “ditangkap”.Oleh karena itu Kawasan Strategis Perbatasan DKI Jakarta juga patut mendapat perhatian serius sebagai kawasan pergudangan, industri, perdagangan dan jasa yang tentu akan turut mendorong perekonomian Kabupaten Tangerang.

Kawasan reklamasi seluas ± 9.000 ha berjarak 200 meter dari garis pantai utara Kabupaten Tangerang yang rencananya akan dijadikan sebagai kawasan perumahan perkotaan, pelabuhan terpadu dan industri memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan mengingat akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut serupa dengan Desa Lontar Kecamatan Kemiri sebagai lokasi pembangkit listrik yang melayani Provinsi Banten dan DKI Jakarta (PLTU).

3.4.2        Wilayah Rawan Bencana

Bencana kebakaran terdapat pada kawasan industri, rumah kontrakan, pasar dan perumahan tidak tertata. Sedangkan bencana angin puting beliung di daerah Kecamatan Kronjo, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Kresek, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Solear, Kecamatan Mauk, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Jambe dan Kecamatan Legok.

Selain itu terdapat wilayah rawan bencana lainnya, yaitu wilayah rawan bencana banjir di Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga, Jayanti, Pasar Kemis dan Kresek.Disebelah Utara Kabupaten Tangerang terdapat juga wilayah rawan terhadap erosi/abrasi akibat gelombang laut seperti Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri, dan Kronjo.

3.5     Penentuan Isu- Isu Strategis

       Tingkat perkiraan pengembangan dan besaran kebutuhan yang diperkirakan masih sangat memerlukan banyak anggaran diantaranya :

  • Belum terpenuhinyaBangunan Gedung Pendidikan berupa Ruang Kelas Baru untuk jenjang SD dan SMPsebanyak 3.600 Unit dan Sarana Sanitasi Sekolah yang memadai kurang lebih 1.269 unit;
  • Belum terpenuhinyabangunan gedung pelayanan kesehatan berupa Puskesmas Rawat Inap kurang lebih 8 Unitdan Rumah Sakit;
  • Belum terpenuhinya bangunan perkantoran gedung pemerintah sebanyak 90 Unit;
  • Tidak tersedianyaBangunan sarana olah raga berupa Lapangan Terbuka (Stadion Mini) tiap kecamatan kurang lebih 25 Unit dan Sport Centre;
  • Belum adanya panti rehabilitasi;
  • Kurangnya pasar tradisional kurang lebih 7 unit;
  • Kurangnya rumah tinggal yang memiliki akses sanitasi sebanyak 76,75%
  • Belum terpenuhinya rumah tangga penguna air bersih sebanyak 86,20%;
  • Masih banyaknya kawasan kumuh yang harus di lakukan penataan sebanyak 469 lokasi atau penurunan sebanyak 6%.

 

3.6.    Pencapaian Strategis

  • Terbangunnya bangunan gedung perkantoran pemerintah;
  • Terbangunnya gedung pendidikan berupa ruang kelas baru dari tingkat SD hingga tingkat SMP dan Tersedianya Sarana Sanitasi Sekolah;
  • Penambahan fasilitas bangunan gedung pelayanan kesehatan berupa puskesmas rawat inap dan rumah sakit;
  • Terbangunya Pasar Tradisional;
  • Tersedianya bangunan sarana olah raga berupa Stadion Mini Kecamatan dan Sport Centre;
  • Tersedianya rumah tinggal yang memiliki akses sanitasi;
  • Terpenuhinya rumah tangga pengguna air bersih;
  • Tertatanya kawasan kumuh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.    VISI dan MISI SKPD

          VISI

          Visi Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang yang merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan oleh seluruh aparatur Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2013-2018, merupakan cerminan mengenai keadaan internal dan kehandalan inti seluruh SKPD Dinas Cipta Karya yang dirumuskan bersama dan merupakan komitmen oleh seluruh Jajaran SKPD Dinas Cipta Karya dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana, pelaksana dan pengendali.  Visi Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang adalah :

Mewujudkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung, perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan untuk mencapai Kabupaten Tangerang Gemilang

                MISI

          Misi Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai di masa datang untuk mencapai Visi. Sesuai dengan kesepakatan seluruh jajaran SKPD Dinas Cipta Karya maka ditetapkan misi sebagai berikut :

 

Misi Pertama

Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemerintah, serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan.

 

Misi Kedua

Melakukan Pengendalian Bangunan Gedung Swasta dan Perumahan.

Misi Ketiga

Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

4.2.    Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD

  A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan ini maka Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun,  yaitu sebagai berikut:

VISI : Mewujudkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung, perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan untuk mencapai Kabupaten Tangerang Gemilang

MISI

TUJUAN

SASARAN

MISI 1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan Perumahan.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemerintah,  sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan Perumahan.

Terwujudnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung  pemerintah  serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan Perumahan.

MISI 2 : Melakukan pengendalian bangunan gedung dan perumahan swasta.

Mengendalikan  pembangunan bangunan gedung maupun perumahan swasta serta fasilitasnya.

Terwujudnya pembangunan gedung, perumahan swasta serta fasilitasnya yang terkendali.

MISI 3 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan SKPD

Terwujudnya peningkatan nilai evaluasi AKIP SKPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Cipta Karya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

 

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, makadiperlukan adanya strategi atau cara pencapaian tujuan yang dipilih secara tepat agar dapat meningkatkan kinerja organisasi. Strategi untuk mencapai misi Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang yang mencakup beberapa sasaran beserta cara pencapaiannya dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

 

  1. Strategi dan Kebijakan SKPD

             Kebijakan yang diambil Dinas Cipta Karya dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

  1. Peningkatan Capacity Building bagi staf dan pimpinan melalui kursus, seminar, workshop serta pendidikan dan pelatihan teknis;
  2. Peningkatan pembinaan aparatur SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang;
  3. Peningkatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung;
  4. Peningkatan administrasi pengelolaan sarana dan prasarana pendukung;
  5. Peningkatan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  6. Peningkatan kualitas  evaluasi dan pelaporan;
  7. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung  pemerintah  serta sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan Perumahan;
  8. Pengawasan dan pengendalian pembangunan bangunan gedung, perumahan serta fasilitasnya oleh swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

 KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa program. Adapun program dan indikator kinerja serta target yang diambil sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

  1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
  2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  3. Program peningkatan disiplin aparatur;
  4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  5. Program peningkatan perencanaan SKPD;
  6. Program pengembangan perumahan;
  7. Program lingkungan sehat perumahan;
  8. Program pemberdayaan komunitas perumahan;
  9. Program pembangunan gedung pemerintahan;
  10. Program pengawasan gedung dan bangunan;
  11. Program penataan lingkungan pemukiman pedesaan;
  12. Program penataan lingkungan pemukiman nelayan;
  13. Program penataan lingkungan pemukiman perkotaan;
  14. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
  15. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
  16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
  17. Program Pendidikan Menengah;
  18. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
  19. Program survey perijinan dan non perijinan;
  20. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
  21. Program kerjasama informasi dan media massa.

=====

.......................tambahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

 PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

Indikator Kinerja

Indikator kinerja SKPD Cipta Karya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dijabarkan dalam beberapa program dan indikator kinerja serta target yang diambil sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam tabel di bawah ini :

RENCDAN

 

Program peniPROGRAM UNGGULAN RPJMD KABUPATEN TANGERANG 2013-2018

No

PROGRAM UNGGULAN

INDIKATOR PROGRAM

Satuan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kinerja pada akhir RPJMD

SKPD

1

PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN

Pembangunan RKB Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SD dan SMP)

Unit

-

720

720

720

720

720

3.600

DINAS CIPTA KARYA, DINAS PENDIDIKAN

2

PENINGKATAN SARANA KESEHATAN

Penambahan Puskesmas Rawat Inap

 

-

2

2

2

1

1

8

DINAS CIPTA KARYA, DINAS KESEHATAN

Pembangunan RSUD Pantura

Unit

-

-

1

Multi years

Multi years

 

1

DINAS CIPTA KARYA

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terhadap standar RS Kelas B Pendidikan

Unit

2

2

1

1

1

1

6

RSUD Tangerang, Cipta Karya

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terhadap standar RS Kelas B

Unit

5

2

2

6

3

1

19

RSUD Balaraja, Cipta Karya

5

REVITALISASI DAN PEMBANGUNAN  PASAR KABUPATEN

Revitalisasi dan pembangunan Pasar Tradisional/Kabupaten

Unit

-

3

1

1

1

1

7

DINAS CIPTA KARYA, DIPERINDAG, PERTANAHAN

Penyusunan DED Pasar Tradisional/Kabupaten

DED

-

3

1

-

-

-

4

DINAS CIPTA KARYA

8

PENANGANAN PENGANGGURAN

Lanjutan Pembangunan Gedung BLKI

Unit

-

1

1

1

1

1

5

DINAS CIPTA KARYA

9

PENINGKATAN AKSES SANITASI

Pembangunan sarana sanitasi sekolah (Sanisek)

Unit

264

262

217

180

173

173

1.269

DINAS CIPTA KARYA, DINAS PENDIDIKAN

10

SPORT CENTRE

Tersedianya Sport Centre dan kelengkapan venue

Paket

1

Multi years

Multi years

Multi years

Multi years

Multi years

1

DINAS CIPTA KARYA, DISPORA

Terbangunnya Stadion Mini

Unit

-

3

10

4

4

4

25

DINAS CIPTA KARYA, DISPORA

11

PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN PARIWISATA

Terbangunnya Pusat Seni Budaya

Unit

 

 

 

1

Multi years

Multi years

1

DINAS CIPTA KARYA, DISPORA

Tersedianya Objek Daerah Tempat Wisata (ODTW)

ODTW

 

 

 

 

2

2

2

DINAS CIPTA KARYA, DISPORA

 

 

Penyediaan SAB

Lokasi

-

10

10

10

10

10

50

DINAS CIPTA KARYA

14

KANTOR BERSAMA BIDANG KEAGAMAAN

Pembangunan Kantor Bersama Bidang Keagamaan

Unit

-

-

2

1 (Ling kup Kabu paten)

2

2

7

DINAS CIPTA KARYA

 

 

Pembangunan UPTD Kemeterologian

Unit

-

1

-

-

-

-

1

DINAS CIPTA KARYA

 

 

 

 

 

 

BAB VII

PENUTUP

 

Demikian Rencana Strategis (Review Renstra) SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang ini disampaikan dengan harapan dapat dijadikan acuan dan pedoman operasional bagi seluruh jajaran aparat SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dalam menjalankan misinya.

Evaluasi dan pengukuran kinerja yang terdiri dari format-format, variabel dan kriteria pengisiannya akan ditentukan kemudian dan diisi pada akhir tahun anggaran.

Mudah-mudahan Renstra ini akan memotivasi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang.

 

Tigaraksa,    Januari 2016

Kepala Dinas Cipta Karya

Kabupaten Tangerang

 

 

 

 

Ir.  H.   Taufik  Emil

Pembina Tk.I / Ivb

NIP. 196207081996031002


Bagikan artikel ini