-

  1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
    1. Tugas Pokok Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tangerang,  maka Kecamatan Rajeg mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahanyang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam rangka menjalankan tugas pokoknya Kecamatan Rajeg mempunyai fungsi yaitu :

  1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan,Ketentraman dan Ketertiban Umum,pembangunan,pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
  2. Pelaksanaan pengumpulan,pengelolaan,penganalisaan,data ketertiban pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,pembangunan,pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
  3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan,ketentraman,dan ketertiban  umum,pembangunan pengembanganekonomi, dan kesos.
  4. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yg ada diwilayah kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
  5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan kepala kelurahan.
  6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi desa dan kelurahan.
  7. Pelaksanaan ketatusahaan umum dan kepegawaian,perencanaan dan keuangan.
  8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perijinan kewenangan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,pembangunan,pengembangan ekonomi,dan kesos sesuai dengang kewenangannya.
  9. Pelaksanaan pembinaan,pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
  10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan pemerintahan kecamatan.
  11. Pelaksanaan pengawasan,monitoring dan evaluasi,pengendalian serta pelaporan kegiatan pemerintahan kecamatan.
  12. Pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya yg dilimpahkan kecamatan.

 

Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

 

1.3.2.  Sekretariat Kecamatan

  1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
  2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, umum,dan kepegawaian penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
  3. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

              a.Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

      b.Pelaksanaan pengumpulan,pengolahan,penganalisaan data bidang perencanaan dan keuangan ,umum dan kepegawaian.

  1. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat,tata naskah dinas,kearsipan perlengkapan dan asset,rumah tangga,dan pemeliharaan kantor,sarana prasarana kecamatan.
  2. pelaksanaan tertib administrasipengelolaan inventarisasi barang,pemeliharaan kantor dan sarana prasarana, perlengkapan dan asset.
  3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan.
  4. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana lingkup kecamatan.
  5. Memberikan pelayanan administrasi Kepada seluruh perangkat kecamatan.
  6. Pelaksanaan kegiatan tata usaha yang meliputi agenda,ekspedisi,penggandaan,kearsipan,naskah dinas.
  7. Pelaksanaan pemeliharaan kantor pengadaan dan penyimpanan perlngkapan dan pengelolaan rapat.
  8. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
  9. Pembinaan ketatusahaan umum dan kepegawaian administrasi  keuangan dan perencanaan,serta bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban umum,pembangunan,pengembangan ekonomi dan kesos.
  10. Pelaksanaan koordinasi,dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan sekertariatan kecamatan.

m.Pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi pengendalian serta pelaporan kegiatan sekcam dan bidang para kepala seksi.

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yg diberikan atasan sesuai dengan  bidang  tugasnya.

 

1.3.3.  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

  1. Sub. Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan;
  2. Sub.Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a.Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja dibidang perencanaan dan keuangan.

b.Pelaksanaan pengumpulan,pengolahan,penganalisaan,data bidang perencanaan dan keuangan.

c.Pelaksanaan penyusunan pedoman dan kebijakan serta dalam program kerja kecamatan meliputi penyusunan Lakip,Renstra,Rencana Kegiatan,keorganisasian dan ketatalaksanaan.

d.Perencanaan kegiatan pengelolaan adm keuangan meliputi penyusunan anggaran,pencairan,pembukuan dan pelaporan pertanggung jawaban anggaran.

e.Pelaksanaan usulan perbaikan dan perubahan anggaran kecamatan.

f.Pelaksanaan penyusunan laporan Neraca keuangan.

g.Pelaksanaan koordinasi dengan  instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan perencanaan dan keuangan.

h.Pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi pengendalian serta pelaporan kegiatan perencanaan dan keuangan.

I.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

 

1.3.4   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  1. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan kegiatan umum dan kegiatan pegawaian                    dilingkungan kecamatan.
  2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan  data kegiatan umum dan kepegawaian .
  3. Pelaksanaan pengelolahan kegiatan ketatausahaan  meliputi, surat menyurat, pengetikan, pengandaan, pengiriman dan pengarsipan .
  4. Pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas ;
  5. Pelaksanaan inventarisasi, pengadaan, pendistribusian , dan pemeliharaan barang-barang prasarana dan sarana inventaris  kantor , rumah tangga kecamatan ;
  6. Pelaksanaan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi data pegawai, perpindahan , kepangkatan, dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan ;
  7. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai  dilingkungan kecamatan;
  8. Pelaksanaan koordinasi dengan instanis/lembaga lainya terkait kegiatan umum dan kepegawaian;
  9. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

1.3.5   Seksi Pemerintahan

              1. Seksi Pemerintahan  mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemerintahanyang meliputi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan, pemerintah umum, Kependudukan, catatan sipil dan pemberdayaan masyarakat.

            2.   Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

             3.  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

  1. Pengolahan data dan informasi kependudukan di Kecamatan;
  2. Pelaksanaan fasilitasi dalam hal pembentukan, pemecahan, penghapusan dan    pengaturan Desa , perubahan status Desa menjadi Kelurahan, perubahan nama dan batas Wilayah desa;
  3. Pelaksanaan fasilitasi menerbitan surat Keputusan tentang pengesahan anggota BPD berdasarkan Laporan dan berita acaran pembentukan BPD;
  4. Pelaksanaan fasilitasi menerbitkan Surat Keputusan Tentang pengesahan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dan berita acaraa panitia Pilkades dan Peraturan BPD;
  5. Pelaksanaan fasilitasi menetapkan dan mengesahkan Penjabat Kepala Desa sesuai Peraturan perundang-undangan;
  6. Pelaksanaan fasilitasi pelantikan Kepala Desa dan Anggota BPD;
  7. Pelaksanaan fasilitasi, menerima laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa;
  8. Pelaksanaan fasilitasi penyelanggaraan pemiliihan kepala Desa dan badan Permusyawarahan Desa;
  9. Pelaksanaan fasilitasi penyusun peraturan desa;
  10. Pelaksanaan penyelanggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan Tingkat kecamatan;
  11. Pelaksanaan fasilitasi menerbitkan surat persetujuan tentang penyelidikan terhadap Kepala Desa dan Anggota BPD;
  12. Pelaksanaan penilaian atas laporan Pertanggung jawaban kepala desa;
  13. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama antara desa dan penyelesaian perselisihan antara desa/Kelurahan;
  14. Pelaksanaan penetapan pengadaan tanah, pasar desa, Kantor kepala desa/ kelurahan untuk skala tingkat desa;
  15. Pelaksanaan dan menginventalisir tanah sengketa milik pemerintah Daerah dan Menfasilitasi sengketa tanah-tanah pemerintah di tingkatan desa;
  16. Pelaksanaan sosialisasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  17. Pelaksanaan pemeriksaan administrasi penerbit Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk Musiman;
  18. Pelaksanaan pendataan penduduk dan pendatang serta Laporan Desa Kependudukan, Kelahiran, dan kematian;
  19. Pelaksanaan dan pelaporan jumlah KTP dan KK yang diterbitkan;
  20. Pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada kelurahan dan atau desa;
  21. Pelaksanaan penyuluhan administrasi kependudukan dan catetan sipil;
  22. Pelaksanaan pelayanan operasi yustisi dan sipora;
  23. Pelaksanaan pengesahan surat keterangan kelahiran, kematian dan perkawinan;
  24. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai bidang tugasnya.

 

  1. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1.   Seksi Ketentraman dan Keterbitan Umum mempunyai tugas merancanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban Umum, yang meliputi perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan Politik.

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan

      3.   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan dan Ketertiban;
  2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penganalisan data kegiatan ketenteraman dan Ketertiban umum;
  3. Pelaksanaan administrasi penertiban Surat Ijin Gangguan (HO) dengan intensitasi gangguan rendah yang tidak menggunakan mesin;
  4. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan Ketertiban umum serta kemasyarakat ;
  5. Pelaksanaan koordinasi penanganan pemakaman gelandangan/orang tidak dikenal ;
  6. Pelaksanaan penegakan dan pelaksanaan peraturan  daerah dan keputusan kepala daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya
  7. Pelaksanaan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antara umat beragama;
  8. Pelaksanaan penertiban dan pengamanan tanah yang telah dibebaskan ;
  9. Pelaksanaan pengawas Penggunaan Lahan Fasos, Fasum dan garis sepadan jalan;
  10. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan  kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat (Linmas);
  11. Pelaksanaan memberikan Surat Ijin Gangguan (HO) dengan intensitas gangguan rendah yang tidak menggunakan mesin;
  12.  Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan;
  13. Pelaksanaan Penegakan peraturan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan Kepala daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya
  14. Fasilitas pembinaan kerukunan hidup antara umat beragama Skala Kecamatan;
  15. Pembinaan Linmas
  16. Membantu pengendalian gangguan dan ketertiban
  17. Pemberian ijin penata ruang/took untuk ibadah sesuai perundang-undangan yang berlaku
  18. Fasilitasi lahan pikir
  19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

 

1.3.7   Seksi Pembangunan

  1. Seksi Pembangunan  mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang Pembangunan yang meliputi Bina Marga dan Pengairan, Bangunan dan Permukiman, Tata Ruang, Kerbersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
  2. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris;
  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan inventarisasi data jalan dan jembatan meliputi peta jalan dan jembatan, jumlah jalan dan jembatan, kondisi jalan dan jembatan serta tipe jalan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

b.    Pelaksanaan penetapan jalan Desa dan jembatan yang harus dipelihara;

c.     Pelaksanaan pemeliharaan jalan jembatan serta bangunan pelengkap lainya jalan penghubung Desa dengan Kecamatan;

d.    Pelaksanaan dan melaporkan kondisi jalan dan jembatan dan irigasi dilingkungan kecamtan diluar kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

e.    Pelaksanaan pengawasan terhadap kondisi Jalan dan jembatan dan pengunaan jalan dan jembatan diwilayah kecamatan;

f.     Pelaksanaan pembangunan dan pemelihara jalan dan jembatan dan irigasi di wilayah kecematan ;

g.    Pelaksanan penetapan Inventarisasi data Irigasi;

h.   Pelaksanaan pemeliharaan Irigasi bangunan pelengkap lainnya;

i.   Pelaksanaan administrasi penerbitan surat ijin IMB rumah tinggal katagori Permanen serta memutihan IMB rumah tinggal perorangan, rumah tinggaltambahan dilingkungan perumahan ;

j.   Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka pemberian Rekomendasi IMB untuk Bangunanindustri dan Perumahan swasta;

k.  Pelaksanaan pengawasan terhdap Bangunan pemerintahan dan pembangunan Rumah tinggal;

l.    Pelaksanaan Pendataan potensi rumah tinggal yang belum memiliki ijin dan penyuluhan IMB untuk rumah tinggal.

m.   Pelaksanaan  penyebarluasan hasil pengkajian tata ruang dan rencana tata ruangan kepada seluruhmasyarakat dan swasta;

n.    Pelaksanaan pengawasan, memantau dan mengawasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah perkebunan terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul;

o.    Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan dalam pengawasan pemanfaatan ruang;

p.    Pelaksanaan administrasi penerbitan IPR terhadap permohonan Pendirian bangunan saran ibadah dan bangunan yang berdampak luas terhadap lingkungan;

q.  Pendataan dan pelaporan PJU, Rekomendasi penetapan lampu penerang jalan umum dan taman kota;

r.     Pendataan dan pelaporan ijin reklame;

s.     Pelayanan ijin reklame, spanduk, poster, pamplet, untuk umbul-umbul yang berskala kecil (dibawah 1 meter);

t.      Pelaksanaan pembuatan rekomendasi izin pemasangan Bilbord, spanduk, poster, pamplet, umbul-umbul yang berskala besar (diatas 1 Meter);

u.    Pelaksanaan koordinasi terkait  penanganan pengangkutan sampah;

v.     Pendataan dan pelaporan rumah duka, krematrium;

w.    Pendataan dan pelaporan Taman pemakaman umum (TPU), Umum dan khusus;

x.     Fasilitasi pengendalian dan pemeliharaan kebersihan dan Melakukan penyuluhan tentang kebersihan Kepada masyarakat;

y.     Pelaksanaan Koordinasi pembangunan swadaya masyarakat .

z.     Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

  1. Seksi Pengembangan Ekonomi Dan Pendaptan Daerah

 

1.   Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian dibidang Pengmbangan Ekonomi yang meliputi industri dan perdagangan, pertanian, pertenakan, perikanan, koperasi, Usaha kecil dan Menegah dan Lingkungan

  1. Seksi Pengembangan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan

3.   Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan pemberian rekomendasi atas Surat Ijin tempat Usaha,  RekomendasiSurat keterangan tempat industri dan rekomendasi surat Ijin Tempat Perdagangan, Rekomendasi Surat Ijin domisili usaha Perdagangan , Rekomendasi Surat keterangan tempat Perdagangan ;

b.   Pelaksanaan Pendataan Industri Perdagangan dan koperasi di Wilayah Kecamatan.

c.   Pelaksanaan penerbitan SITU dan keterangan Domisili untuk pangan industry rumah tangga (PIRT),toko obat, pengobatan tradisional(Battra);

d.   Pelaksanaan pengawasan tempat Industri dan perdagangan

  1. Pelaksanaan Fasilitasi pembinaan usaha Industri dan perdagangan;
  2. Pelaksanaan pengawasan terhadap Tempat perdagaangan;
  3. Pelaksanaan fasilitasi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Usaha Koperasi;
  4. Pelaksanaan rekomendasi surat keterangan tempat Koperasi;
  5. Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan bidang perikanan dan kelautan;
  6. Pelaksanaan pengumpulandata dan informasi masalah perikanan dan kelautan .
  7. Pelaksanaan Koordinasi terkait penanganan pengembangan usaha pertanian skala kecil;
  8. Pelaksanaan fasilitas pembuatan administrasi dalam rangka mendatangani ijin heuler (penggilingan padil);
  9. Pelaksanaan ketahanan pangan masyarakat , pelaksanaan gerakan perlindungan tanaman pangan dan holtikultura.
  10. Pelaksanaan pendataan usaha pertenakan, Koordinasi pencegahan penyakit hewan menular dan pendataan populasi ternak;
  11. Pelaksanaan koordinasi pengolahanperguliran ternak bantuan pemerintah dan koordinasi pencegahan penyakit hewan menular;
  12. Pelaksanaan penanganan pengalangan gerakan penanaman penhijauan makanan ternak;
  13. Pelaksanaan pengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah  penyelenggaraan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
  14. Pelaksanaan pengawasan penyaluran dan pengendalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
  15. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan;
  16. Pelaksanaan surat keterangan izin lingkungan tentang kegiatan usaha pertambangan galian C dan proses penrbitan AMDAL;
  17. Pelaksanan pendapataan dan pelaporan lahan kritis;

1.3.9   Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan , melaksanakan pembinaan, koordinasi,pengawasan dan pengendalian diidang kesejahteraan sosial yang meliputi dayaan dan pariwisata serta keluarga berencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2.Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

3.Untuk melaksanakan tugas, sebagai dimaksud pada ayat(1), Seksi  Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a.   Pelaksanaan pendataan jumlah keluarga miskin (Gakin) berserta anggota;

b.   Pengumpulan dan penyampaian,Data Pasang Usia Subur Data perilaku Hidup Bersih dan sehat Tinggkat desa, Data Sarana sanitasi dasar, Data Prit , Data ASI Eksklusif, Kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainya;

c.   Pelaksanaan Pendapat dan pendaftaran penyelanggaraan lembaga-lembaga pendidikan (play group, kelompok bermain dan taman kanak-kanak);

  1.  Pelaksanaan terhadap kegiatan Fasilitas pelayanan alat kontrasepsi dan Fasilitasi pendataan pasangan usia subur, tahapan keluarga dan keluarga miskin;
  2. Pelaksanaan fasilitas pertemuan posko KB desa dan IMP;
  3. Fasilitas penyeluruhan administrasi keluarga berencana.
  4. Pelaksanaan fasilitas kegiatan organisasi sosial/Kemasyarakatan dan LSM;
  5. Pemberadayaan keluarga pra sejahtera (Pelayanan Kontrasepsi, Pemberian bantuan modal, pemberian keterampilan bagi keluarga pra sejahtera);
  6. Pelaksanaan fasilitasi pertemuan posko KB desa dan IMP;
  7. Koordinasi Tinggkatkecamataan dengan instansi terkait;
  8. Fasilitasi penyeluhan administrasi keluarga berencana ;
  9. Pelaksanaan pemberian rekomendasi keluarga tidak mampu untuk kepentingan pendidikan, pelayanan kesehatan dirumah sakit;
  10. Pelaksanaan rekomendasi izin pendirian operasional yayasan sosial, organisasi sosial dan panti asuhan;
  11. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar, lanjut usia, korban napza dan mantan napi.
  12. Pelaksanaan penandatanganan untuk dan atas nama Bupati mendatangani surat keterangan pencarian kerja (SKPK);
  13. Membantu pelaksanaan pengembangan sektor informal, usaha mandiri, penerapan teknologi tepat guna dan padat rakyat.
  14. Pelaksanaan pendataan pertumbuhan usia kerja;
  15. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program transmigrasi .
  16. Pelaksanaan pengawasan tempat pariwisata;
  17. Pelaksanaan rekomendasi surat ijin tempat pariwisata,rekomendasi surat ijin domisili pariwisata,rekomendasi surat keterangan tempat pariwisata;
  18. Pelaksana fasilitasi pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Negeri (SDN);
  19. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
  20. Pelakssanaan pengembangan sektor informal usaha mandiri,penerapan teknologi tepat guna dan padat karya;
  21. Pelaksanaan penertiban izin lingkungan pendirian rumah bersalin (RB) dan balai pengobatan (BP);
  22. Pelaksanaan koordinasi upaya kesehatan promotif,preventif,kuratif dan rehabilitative yang melibatkan institusi non kesehatan dan masyarakat;
  23. Pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat untuk ber PHBS,melalui pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dan penyuluhan tentang kesehatan ibu,anak,gizi,KB menyusui ekslusif dan kesehatan lingkungan;
  24. Pelaksanaan pemantauan keberadaan tenaga kesehatan tertentu didesa dan penyediaan rumah tinggal tenaga kesehatan tertentu (Bidan,dokter,perawat) didesa;
  25. Pelaksanaan bakti sosial pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta dan organisasi masyarakat;
  26. Pelaksanaan pemanfaatan sarana sanitasi dan kualitas kesehatan lingkungan;
  27. Pelaksanaan kegiatan penyedia jasa pemberantasan hama (pestisida);
  28. Penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan wilayah kecamatan dan kebijakan lokal pembangunan kesehatan wilayah kecamatan dengan memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan daerah dan pusat;
  29. Pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan pembangunan Puskesmas dan jaringannya;
  30. Penyelenggaraan kegiatan Desa Siaga,survey mawas diri,musyawarah masyarakat desa dan pelaksanaan kegiatan rutin di Poskesdes oleh Kader;
  31. Pembinaan ketrampilan anak/pemuda putus sekolah;
  32.      Pelaksanaan memfasilitasi PKBM;
  33.      Pelaksanaan pengesahan RAPBS Sekolah Dasar, pengesahan dan pelantikan pengurus Komite Sekolah Dasar;
  34. Pelaksanaan Pengawasan system sejarah/kepurbakalaan;
  35. Pelaksanaan pembinaan kelompok kesenian daerah/lembaga adat daerah kab.Tangerang;
  36. Pelaksanaan Rekomendasi ijin-ijin kursus ketrampilan dan rekomendasi pendirian pendidikan Prasekolah,Taman Kanak-Kanak,SD,SMP, dan SLTA;
  37. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atsan sesuai dengan bidang   tugasnya;


Bagikan artikel ini