Penjabaran 25 Program Unggulan

LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan “Program Unggulan” sebagai program pembangunan daerah yang merupakan program monumental berbasis isu strategis untuk mendongkrak langsung pencapaian VISI MISI yang diusung Kepala Daerah. Program ini menjadi program prioritas bersifat strategik yang berorientasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten telah dan akan mengawal serta melaksanakan 25 (dua puluh lima) program unggulan sebagai program yang bersifat lintas sektor dan lintas SKPD, sehingga program tersebut dapat menuntaskan permasalahan daerah secara sinergis dan terintegrasi. Program ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan yang penting, mendesak dan berpengaruh besar terhadap tatanan masyarakat dan penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. SKPD terkait dengan menggandeng swasta maupun kelompok masyarakat secara konsisten bersama-sama melalui perencanaan yang matang diharapkan dapat mewujudkan tujuan program ini.

Berikut adalah 25 Program Unggulan Kabupaten Tangerang: 

 

1.   PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN

Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan. Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu diantaranya pemenuhan akses pendidikan. Oleh karena itu pendidikan menjadi fokus utama dalam pembangunan di Kabupaten Tangerang. Salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan akses pendidikan adalah Pembangunan Ruang Kelas, terutama untuk sekolah menumpang dan sekolah yang masih membutuhkan Ruang Kelas Baru, hal ini untuk memenuhi standar SPM khususnya pemenuhan target indikator Rasio Murid per kelas di Kabupaten Tangerang. Untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas diperoleh dari berbagai sumber anggaran baik dari APBD Kabupaten Tangerang maupun bersumber dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Agama dalam bentuk pembangunan sekolah Madrasah di Kabupaten Tangerang dan sumber pendanaan lainnya. Berbagai yayasan pengelola sekolah pun turut ambil bagian dalam pencapaian target tersebut. SKPD yang terkait dengan program ini antara lain Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya.

 

2.   PENINGKATAN SARANA KESEHATAN

Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan menjadi target pembangunan yang diprioritaskan oleh Kepala daerah dan segenap jajarannya. Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas serta peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap menjadi salah satu upaya dalam peningakatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2018 ditargetkan 8 Puskesmas ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menargetkan beroperasinya RSUD Pantura untuk menangani masyarakat Kabupaten Tangerang di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Sarana dan prasarana kesehatan saat ini terkonsentrasi di wilayah tengah dan wilayah selatan Kabupaten Tangerang, sedangkan diwilayah utara masih kurang dalam akses kesehatan. Hal tersebut perlu segera ditangani untuk memberikan layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah utara. Oleh karena ini Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan program unggulan berupa pembangunan RSUD di wilayah utara.

Pemenuhan standar Rumah Sakit tipe B Pendidikan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang dan Standar Rumah Sakit Tipe B untuk Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja terus diupayakan dengan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit secara bertahap. SKPD yang terkait dalam program ini diantaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Tangerang, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Bagian Pertanahan pada Sekretariat Daerah dan Dinas Cipta Karya.

 

3.   KARTU PINTAR

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga pendidikan menjadi hak bagi seluruh masyarakat tidak terkecuali untuk masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki inisiatif untuk menerbitkan kartu pintar untuk membuka akses layanan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Program yang mendukung KARTU PINTAR yaitu Program Manajemen pelayanan pendidikan yang dilaksanakan dengan melalui penyediaan beasiswa bagi keluarga kurang mampu.

Diharapkan pada akhir masa RPJMD dapat membuka akses layanan pendidikan yang memadai bagi seluruh siswa MBR Kabupaten Tangerang. Pihak yang terkait dalam mengawal terwujudnya penerbitan dan penerapan kartu pintar ini antara lain Dinas Pendidikan, BAPPEDA sebagai lembaga yang memfasilitasi koordinasi instansi terkait dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pendukung yang turut mensukseskan program ini.

 

4.  KARTU SEHAT

Kartu sehat dikembangkan sebagai media yang dapat memberi kemudahan akses layanan kesehatan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan dengan adanya program kartu sehat semua lapisan masyarakat Kabupaten Tangerang dapat menikmati layanan kesehatan yang ada. KARTU SEHAT didukung dengan program upaya kesehatan masyarakat melalui penyusunan database penduduk penerima kartu sehat, penyusunan regulasi, sosialisasi mekanisme pelaksanaan Program KARTU SEHAT dan penerapan KARTU SEHAT, sejak tahun 2013 penerapan KARTU SEHAT ini dapat membuka akses layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum terjamin pembiayaan kesehatannya di Kabupaten Tangerang

Pihak yang terkait langsung dalam program ini antara lain Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesejahteraan Sosial, Kecamatan dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah lainnya sebagai rumah sakit rujukan.

 

5.   REVITALISASI DAN PEMBANGUNAN PASAR KABUPATEN

Kabupaten Tangerang memiliki beberapa pasar tradisional yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang. Pengembangan pasar sebagai pusat perekonomian dirasakan besar manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tangerang bermaksud meningkatkan kualitas pelayanan pasar melalui revitalisasi pasar dengan langkah-langkah konkrit yaitu memetakan kembali kondisi pasar yang ada, mengevaluasi kinerja rancangan pasar tradisional, menyusun sebuah model dan prototipe rancangan, merumuskan perancangan revitalisasi pasar tradisional sebagai sebuah “pasar modern”. Pihak yang terkait langsung dalam program ini antara lain Dinas Perindustran dan Perdagangan dan Dinas Cipta Karya.

 

6.   GEBRAK SIPINTAR

Pengembangan ekonomi mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pendekatan yang dicanangkan dalam Program GEBRAK SIPINTAR atau Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui Simpan Pinjam Terpadu. Gerakan Berantas Kemiskinan melalui Simpan Pinjam Terpadu ini memberikan stimulasi bagi yang benar-benar membutuhkan tanpa agunan. Program yang menjadi bagian dari program GEBRAK SIPINTAR yaitu program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah melalui penguatan pembiayaan usaha bagi UMKM dan penyediaan infrastruktur pendukung. Diharapkan pada akhir periode RPJMD sebanyak 32.000 UMKM dapat ditingkatkan produk dan mutunya melalui penyertaan modal pada Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB). Pihak yang terkait dalam program ini antara lain Dinas KUMKM dan lembaga-lembaga keuangan.

 

7.   JALIN RASA

Saat ini setiap perusahaan didorong untuk berperan serta dalam pembangunan kemasyarakatan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan. 

Untuk menangkap peluang tersebut, digulirkanlah Program JALIN RASA atau Kerjasama Lintas Menuju Rakyat Sejahtera sehingga kerjasama antar pihak dapat ditingkatkan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kredibilitas pihak yang menjalin kerjasama. Kerjasama ini ditargetkan sebanyak 10 kerjasama pertahun, sehingga pada tahun 2018 di targetkan terdapat 40 kerjasama. Program yang terkait dengan Kerjasama Lintas Menuju Rakyat Sejahtera adalah program kerjasama pembangunanmelalui pembentukan tim pengendali program TLSP. Pihak yang mendukung program ini antara lain BAPPEDA dan Bagian Kerja Sama Sekretriat Daerah.

 

8.   PENANGANAN PENGANGGURAN

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang mengingat kebutuhan tenaga kerja industri sangat tinggi. Apabila tidak segera dilaksanakan masyarakat usia produktif Kabupaten Tangerang hanya akan berkumpul di sektor informal saja.

Pembangunan BLKI atau Balai Latihan Kerja Industri yang terpusat dan terpadu skala Kabupaten merupakan langkah strategis untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Ditunjang teknologi yang memadai dan pendidik yang kompeten diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang handal dan siap pakai. Program yang terkait dengan pembangunan Balai Latihan Kerja Industri ini adalah program pembangunan gedung pemerintahan, program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan pembangunan fisik konstruksi dan pengadaan sarana pengadaan lahan dan pengoperasian BLKI. Sarana dan prasarana diharapkan dapat dilengkapi pada tahun 2015 sehingga dapat segera difungsikan karena pembangunannya sudah mulai dibangun pada tahun 2013. Pihak yang terkait dalam program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 

9.   PENINGKATAN AKSES SANITASI

Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki fokus dalam meningkatkan akses sanitasi dan air minum masyarakat Kabupaten Tangerang meliputi sektor penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase dan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu dari wujud program ini adalah program Sanitasi Berbasis Sekolah atau SANISEK yang dimaksudkan untuk meningkatkan layanan sanitasi bagi siswa tingkat dasar di Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemberdayaan sanitasi komunitas sekolah dan pembangunan MCK di sekolah yang benar-benar membutuhkan dengan jumlah 250 MCK per tahun. Dengan program ini diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat menyediakan 1.269 unit MCK untuk komunitas sekolah sehingga dapat menikmati layanan sanitasi yang layak dan secara bersama-sama memelihara sarana sanitasi yang disediakan Pemerintah Daerah.

Selain akses sanitasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mencanangkan program Seribu Sanitasi (Serasi) untuk masyarakat. Target program ini adalah menyediakan 1000 sarana sanitasi kepada masyarakat setiap tahun. Sehingga pada akhir RPJMD dapat tercapai 3.000 sarana sanitasi masyarakat. Program ini didukung dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekolah. Adapun pihak yang turut dalam pelaksanaan program ini antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Cipta Karya dan Dinas Kesehatan.

 

10.   PEMBANGUNAN SPORT CENTRE

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari semakin meningkatnya kualitas infrastruktur yang terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi maupun pengembangan wilayah. Pada sisi lainnya Pemerintah Daerah pun perlu memikirkan ketersediaan sarana publik yang mampu mewadahi segala aktifitas keolahragaan. Sport centre dengan skala Kabupaten sudah mulai terbangun, hanya kelengkapan venuenya masih belum memadai, sehingga mulai tahun 2014 dibangun venue sebagai bagian dari Sport Centre. Program yang menjadi bagian dari Pembangunan Sport Centre ini adalah program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga melalui pengadaan lahan, pembangunan fisik konsntruksi dan pengadaan sarana, penyusunan feasibility study dan penyusunan DED hingga pengoperasionalan sport centre. SKPD yang terkait dengan Program ini adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Cipta Karya dan Setda Bagian Pertanahan.

 

11.   PENGEMBAGAN PUSAT SENI BUDAYA DAN PARIWISATA

Dalam membangun karakter masyarakat Kabupaten Tangerang dibutuhkan suatu wadah sehingga segala aktifitas dan kreatifitas masyarakat khususnya Para Pemuda dapat berkontribusi dalam pembangunan aspek sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tangerang sehigga Pembangunan Pusat Seni Budaya menjadi suatu hal yang penting,

Pengembangan komoditas icon Kabupaten Tangerang seperti Rambutan Parakan dan Ayam Wareng harus terus mendapat perhatian karena merupakan potensi bagi Kabupaten Tangerang. Selain itu pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dengan pembangunan Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang telah ditetapkan yaitu Kawasan Wisata Solear dan Tanjung Pasir. SKPD terkait dalam program ini antara lain Disporabudpar, Dinas Cipta Karya serta Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan.

 

12. GEMARIPAH

GEMARIPAH (Gerakan Masyarakat Mandiri Sampah) dalam hal ini adalah program pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), sebagaimana arahan pemerintah dan kinerja di lapangan bahwa TPST ini merupakan sarana yang dapat menanggulangi tingginya timbulan dengan menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Program terkait Pembangunan MRF (Material Recovery Facilities) di setiap Kecamatan adalah program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyusunan database, pemberdayaan dan pembentukan kelompok masyarakat pengelola TPST dan penyediaan infrastruktur TPST. Pembangunan TPST ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2014 sebanyak 5 unit, dan kedepannya dibangun 5 unit per tahun sehingga pada akhir RPJMD terbangun 15 unit TPST.

Mengurangi sampah dari hulu guna mengurangi beban TPA (Tempat Pembuangan Akhir) menjadi sasaran program ini. Program ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, rencananya pada tiap kecamatan akan disediakan TPST yang secara langsung dikelola masyarakat dengan monitoring dan evaluasi dari SKPD terkait. Pihak yang terlibat dalam program ini antara lain BAPPEDA, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, BLHD, dan Kelompok Masyarakat pemberdaya dan pengelola sampah.

 

13. PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH

Bencana banjir dan kekurangan air bersih dan sumber air baku menjadi permasalahan yang ironi di Kabupaten Tangerang. Ketika musim penghujan turun banjir kerap melanda wilayah Kabupaten Tangerang, namun pada musim kemarau beberapa wilayah kekurangan air. Sebagai upaya dalam mempadupadankan kedua permasalah tersebut agar berbuah manfaat, maka dicanangkan program pembangunan embung atau tandon air.

Pada musin hujan tiba ketika volume air melimpah ruah, embung menjadi wadah untuk menampung luapan air tersebut sehingga dapat mengurangi atau bahkan mananggulangi area banjir. Pada musim kemarau diharapkan simpanan air tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun air baku untuk PDAM Tirta Kerta Raharja. Apabila dikembangkan secara maksimal, bukan tidak mungkin embung juga dapat memenuhi kebutuhan air industri yang marak berkembang di Kabupaten Tangerang.

Pada tahun 2018 ditargetkan telah dibangun embung di Kecamatan Solear. Program yang terkait dengan Pembangunan Embung/tandon air ini adalah program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya melalui penyusunan Feasibility Study, Penyusunan DED, Pembangunan Fisik Konsntruksi dan Pengadaan Sarana dan operasionalisasi embung/tandon. Pihak yang menjadi ujung tombak dalam program ini antara lain Dinas Bina Marga dan SDA dan Sekretariat Daerah.

 

14. KANTOR BERSAMA BIDANG KEAGAMAAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, perlu ditingkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan. Pemerintah Kabupaten Tangerang menampung segala aktifitas berbagai organisasi kemasyarakatan dibidang keagaamaan seperti MUI, LPTQ, Bazda, KUA dan lain sebagainya dengan mendirikan Kantor Bersama Bidang Keagamaan baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Pembangunan Kantor Bersama tersebut juga untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang keagamaan. Pada tahun 2018 ditargetkan telah terbangunnya 6 unit Kantor Bersama Bidang Keagamaan di Kecamatan dan 1 unit Kantor Bersama Bidang Keagamaan ditingkat Kabupaten. SKPD yang terkait dengan program ini adalah Dinas Cipta Karya dan Kecamatan.

 

15. PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

 

Dalam upaya meningkatkan jaringan infrastruktur jalan dan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru perlu dilakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Program yang mendukung adalah Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatannya penyusunan RDTR dan peraturan zonasi serta Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi melalui berbagai kegiatan promosi untuk meningkatkan investasi ke Kabupaten Tangerang.

Pihak yang turut serta dalam pelaksanaan program ini adalah BAPPEDA, Dinas Tata Ruang, BPMPSTP, dan Sekretariat Daerah.

 

16. GEBRAK PAKUMIS

Program Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin) ini diselenggarakan untuk menangani permasalahan umum yang terdapat di kawasan permukiman kumuh Kabupaten Tangerang seperti rumah tidak layak huni, prasarana sarana dan utilitas yang buruk dan kurang memadai yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan lingkungan. Fokus utama program ini adalah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan penataan kawasan kumuh, sehingga pada akhir periode RPJMD dapat teratasi 27 kawasan melalui dana hibah.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung program GEBRAK PAKUMIS ini adalah Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan berupa pelaksanaan penyusunan database, pelatihan pengelola program stimulan dan penyaluran dana stimulan pada pengelola program. Adapun SKPD yang diharapkan dapat secara langsung menangani program ini antara lain BPKAD, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan Pertamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional. Selain SKPD yang terlibat dalam program ini adalah kelompok masyarakat yang bertugas sebagai pemberdaya sekaligus sebagai pelaksana dan lembaga swasta yang terkait di bidang air minum dan sanitasi seperti IUWASH.

 

17. GERBANG MAPAN

Program Gerbang Mapan ini atau Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur masyarakat pantai yang terdapat di wilayah utara Kabupaten Tangerang agar siap menyongsong pembangunan kawasan reklamasi pantai utara yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kondisi wilayah pantai utara yang didominasi prasarana, sarana dan utilitas yang belum memadai serta dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi alasan peluncuran program ini. Selain pengembangan infrastruktur juga turut didukung dengan pengembangan ekonomi masyarakat secara merata.

Program yang dilaksanakan dalam mendukung program GERBANG MAPAN ini adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan kegiatan berupa penyusunan grand design, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penyediaan infrastruktur pendukung pada 25 Desa Pesisir. Adapun pihak yang terkait dalam program ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan.

 

18. E-GOVERMENT

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan good governence melalui reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan, maka dikembangkan E-Goverment pada tiap lini pemerintahan. Pengembangan sistem informasi ini dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga tahap monitoring dan evaluasi. Selain pengembangan untuk siklus perencanaan pembangunan, program ini juga menggarap pengembangan sistem informasi pada tiap pelayanan publik yang ada. Pada tahun 2014 ditargetkan seluruh SKPD di Kabupaten Tangerang tersambung kedalam satu jaringan sistem inforrmasi berbasis web dengan media fiber optik, dan pada tahun 2018 seluruh SKPD ditargetkan sudah dapat tersambung.

Pengembangan sistem tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi anggaran yang tentunya akan berdampak pada tranparansi dan akuntabilitas sebagai indikator terselenggaranya tatakelola pemerintahan dengan grade good governance. Program ini didukung dengan program pengkajian dan pengembangan sistem informasi dan penyusunan serta pengembangan SIM pelayanan publik. Pihak yang terlibat dalam program ini adalah seluruh SKPD, dengan leading sektornya Dinas Komunikasi dan Informatika.

 

19. DESA MANTAP (MANDIRI TAHAN PANGAN)

Program desa mandiri pangan ini dirancang dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan kapasitasnya untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dapat dikembangkan di tingkat pedesaan dengan fokus utama adalah rumah tangga pedesaan. Pengembangan desa mandiri pangan sebagai upaya mengintegrasikan dan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dalam suatu desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan tercapai desa yang memiliki ketahanan pangan mantap dan tidak terjadi kerawanan pangan

Melalui program desa mandiri pangan ini, selain pemberian modal kepada petani/masyarakat, juga disertai dengan penyuluhan, pembinaan, pelatihan, bimbingan dan pengorganisasian, perbaikan sarana dan prasarana desa, dan bimbingan teknologi, sehingga kelompok masyarakat tersebut mampu mandiri dalam pengelolaan usaha-usaha produktif di wilayahnya. SKPD penanggung jawab program ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

 

20. PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU

Dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa alokasi Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan adalah 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Untuk mewujudkan hal itu Pemda Kab. Tangerang menyelenggarakan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan salah satu langkah nyata dalam memenuhi ketetapan UUPR, terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di Indonesia.

Hal ini untuk mewujudkan kota hijau secara inklusif dan komprehensif dalam mewujudkan komunitas hijau. SKPD yang terkai dalam program ini adalah Dinas Tata Ruang, BAPPEDA, BLHD, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Setda Bagian Pertanahan, DKP dan Kantor Pemakaman Daerah.

 

21. AKSELERASI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Angka tersebut pada tahun kedepan dapat dinaikan dengan progresif mengingat tingginya potensi PAD Kabupaten Tangerang diantaranya yaitu dari Biaya Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), pajak Restroran, PJU, pajak hotel, pajak parir, pajak Reklame dan pajak hiburan.

Potensi lain yang belum tergali adalah pajak air bawah tanah yang saat ini penggunannya kurang terkendali. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pun saat ini sangat berpotensi untuk ditingkatkan karena mulai tahun 2014 dikelola oleh Kabupaten Tangerang. Sehingga diharapkan dapat terus meningkat untuk mendukung jalannya pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. SKPD yang bertanggung jawab langsung dalam program ini adalah Dinas Pendapatan Daerah, BPMPTSP, Disperindag, DKP dan SKPD lainnya yang bertugas dalam pemungutan retribusi.

 

22. PENANGGULANGAN BANJIR

Kabupaten Tangerang memiliki beberapa wilayah banjir yang diakibatkan oleh luapan air sungai diantaranya yaitu disekitar daerah aliran sungai wilayah Sungai Cisadane menggenangi (5 Kecamatan) yaitu Kec. Curug, Legok, Sepatan, Pakuhaji, Teluknaga; Sungai Cirarab menggenangi (4 Kecamatan) yaitu Kec. Legok,Curug, Cikupa dan Pasar Kemis, Sungai Cimanceuri menggenangi (5 Kecamatan) yaitu Kec. Legok, Tigaraksa, Cikupa, Balaraja dan Kronjo dan Sungai Cidurian menggenangi (3 Kecamatan) yaitu Kec. Cisoka, Jayanti, Kresek.

Berdasarkan fakta tersebut pada beberapa tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan Program penanggulangan banjir guna mengurangi titik banjir agar tidak merugikan masyarakat Kabupaten Tangerang yang berdomisili di wilayah banjir tersebut Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, normalisasi saluran sungai dan normalisasi saluran pembuang. Adapun SKPD yang mendukung program ini adalah Dinas Bina Marga dan SDA.

 

23. PENANGGULANGAN KEMACETAN LALU LINTAS

Pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Tangerang yang dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas yang layak, memadai, terjangkau dan adil, serta pelayanan kepada publik yang semakin baik dan handal. Salah satu prasarana yang sangat perlu dalam rangka menunjang aktifitas perekonomia masyarakat dan pertumbuhan kota adalah transportasi, karena sektor transportasi merupakan urat nadi distribusi barang dan mobilitas manusia.

Pada kenyatannya Kabupaten Tangerang masih banyak memiliki banyak titik kemacetan terutama pada koridor Jalan Raya Serang, Jalan Raya Curug-Legok, Jalan Raya Teluknaga - Dadap – Kamal, Jalan Raya Karawaci – Legok, Jalan Raya Cadas – Sepatan dan Jalan Raya Raya Pasar Kemis. Sejauh ini lintasan yang paling macet adalah Lintasan Cikupa dan Dadap, maka perlu penanganan jalan atau pembukaan akses. Untuk itu diperlukan kebijakan terpadu dalam penanggulangan kemacetan seperti Pembukaan Jalur Baru, Penertiban pasar/PKL di badan jalan utama, pemeliharaan baik rutin maupun berkala (periodik) jalan penghubung Peningkatan, dan pembangunan/relokasi koridor kemacetan serta rekayasa lalu lintas yang komrehensif. SKPD yang bertanggung jawab dalam program ini diantaranya yaitu Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Perhubungan, BAPPEDA, Bagian Pertanahan, BPMPTSP dan Dinas Tata Ruang

 

24. PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah;

Sementara itu itu pengendalian alih fungsi lahan pertanian masih rendah, karena belum adanya suatu aturan baku yang dapat memayungi seluruh upaya pengendalian yang dilakukan dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif yang ada. Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu dilakukan melalui penetapan lahan dengan Peraturan Bupati yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, Pengendalian Pengawasan Perlindungan, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan serta Ketentuan Pidana dalam hal terjadi penyimpangan pemamfaatan lahan. SKPD yang secara langsung terkait dengan program ini adalah Dinas Pertanian Peteranakan dan Ketahanan Pangan, Dinas Tata Ruang, dan BAPPEDA.

 

25. PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan reformasi pelayanan di tingkat kecamatan. Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan kepada pemerintah desa/kelurahan. Upaya menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan ini dapat dilakukan dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan. Fungsi sebagai pusat pelayanan ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Salah satu upaya perbaikan pelayanan publik di kecamatan dilakukan melalui penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan hingga penerbitan dokumen, dilakukan melalui satu meja atau loket pelayanan. Dengan sistem ini warga hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan di kecamatan. 

PATEN memiliki arti penting bagi kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik, sehingga memberikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Hingga tahun 2008 ditargetkan seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang dapat menyelenggarakan PATEN. Pihak yang terkait dalam program ini adalah Sekretariat Daerah dan semua Kecamatan.