Diserahkan Kartu Indonesia Sehat Bagi 13.625 Masyarakat

TIGARAKSA – Meraih pencapaian JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) Tahun 2019, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang bekerja-sama Disdukcapil dan Dinsos Kabupaten Tangerang terus melakukan pendataan masyarakat miskin (maskin) yang masih menggunakan KIS dalam berobat.
Berdasar data tahun 2013, maskin yang belum mendapatkan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah sebanyak 127.384 jiwa.
Selanjutnya pada tahun 2016, di antaranya maskin itu sebanyak 37.076 jiwa mendapat JKN KIS. Dengan penyerahan JKN KIS di tahun 2016 sebagai penyerahan JKN KIS Tahap I, maskin tersisa yang belum mendapat bantuan jaminan kesehatan menjadi sebanyak 90.308 maskin.
Sementara di tahun 2017, kembali maskin mendapat bantuan JKN KIS yang disebut bantuan JKN KIS Tahap II sebanyak 13.625 jiwa. Maskin tersisa lainnya akan mendapat bantuan JKN KIS sampai tahun 2019.
Adapun seremoni penyerahan JKN KIS Tahap II dilaksanakan di Ruang Wareng, Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Senin (14/8/2017).
H Hermasyah, Wakil Bupati Tangerang, mengutarakan pemberian bantuan kesehatan kepada maskin ini sebagai salah-satu kepedulian pemerintah kepada rakyatnya. Tujuannya agar masyarakat tidak terlampau dibebani dengan anggaran pengobatan pada saat sakit.
Meskipun begitu, paparnya, diharapkan masyarakat memanfaatkan waktu sehat untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan.
Sementara dr Desriana Dinardianti MARS, Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, menjelaskan untuk dapat mencapai target penjaminan kesehatan maskin maka secara bertahap masyarakat itu akan dibantu memperoleh KIS.
Sampai saat ini, kata kepala dinkes, masih tersisa 49 ribu jiwa lebih yang belum mendapatkan kartu JKN KIS.
Terkait kepastian jumlahnya, pendataan ulang tengah dilakukan jajaran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Sebab diyakini ada perubahan status maskin yang terjadi, semisal bila sebelumnya terdata seseorang dalam keadaan menganggur namun kini orang tersebut bisa saja telah bekerja.
Praktis JKN KIS orang tersebut  perlu dicabut, sebab orang tersebut telah dapat membayar sendiri jaminan kesehatannya atau dibayarkan perusahaannya.
Dalam penentuan kepemilikan JKN KIS, dinas kesehatan tidak dapat menentukan orang per orangnya, karena hal tersebut menjedi kewenangan dari dinas sosial. “Dinas Kesehatan hanya membantu sesuai prosedur yang telah ditentukan,” pungkas dr Desriana Dinardianti MARS.


Bagikan artikel ini