Tupoksi Kecamatan

Camat mempunyai tugas :

  1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
  4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
  6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
  7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan dan Pemerintah Desa; dan
  8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

  • Ruang lingkup pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Tangerang meliputi :
  1. Pelayanan Perijinan;
  2. Pelayanan Non Perijinan;
  3. Penetapan;
  4. Penyelenggaraan; dan
  5. Pemungutan (Retribusi)
  1. Pelayanan perijinan  meliputi :
  1. Ijin Penyelenggaraan Kursus dan Kelembagaan;
  2. Ijin Pemafaatan Ruang dan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal kategori permanen dan semi permanen serta pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan rumah tinggal perorangan di luar kawasan perumahan dan Ijin Mendirikan Bangunan rumah tinggal penambahan di kawasan perumahan;
  3. Ijin reklame meliputi ;
  1. Spanduk;
  2. Poster;
  3. Pamflet; dan
  4. Umbul-umbul.
  1. Ijin Usaha Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan untuk swasta;
  2. Ijin Usaha Perikanan;
  3. Ijin Penangkapan Ikan; dan
  4. Ijin Tempat Usaha.
  1. Pelayanan non perijinan  meliputi:
  1. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat;
  2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Makan, Kafe dan Jasa Boga serta Pengelolaan Daya Tarik Wisata untuk Objek Ziarah;
  3. Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial;
  4. Rekomendasi Ijin Pengumpulan Sumbangan Sosial/Pengumpulan Uang dann Barang;
  5. Keterangan Domisili Tempat Usaha;
  6. Keterangan Pindah Datang Penduduk Antar Kecamatan Dalam 1 (satu) Kabupaten;
  7. Keterangan Kelahiran, Keterangan Lahir Mati, Keterangan Kematian dan Keterangan Belum Kawin;
  8. Keterangan Tidak Mampu Keluarga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Mengakses Pelayanan Sosial Dasar; dan
  9. Keterangan Bantuan Sosial Kepada Keluarga Pra Sejahtera.
  1. Penetapan  meliputi :
  1. Penetapan Pengesahan Penjabat Kepala Desa Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Pentepan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Laporan Dan Berita Acara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  3. Penetapan Persetujuan Penyidikan Terhadap Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawarat Desa (BPD);
  4. Penetapan Plh. Kepala Desa Yang Berhalangan Sementara;
  5. Penetapan Pengalihan Tugas Staf Kelurahan Dalam 1 (Satu) Kecamatan (Diluar Jabatan Struktural Dan Fungsional); dan
  6. Penetapan Ijin Cuti Pegawai.
  1. Penyelenggaraan  meliputi :
  1. Penyelenggaraan Bidang Ke-Cipta Karyaan, dapat dilimpahkan dengan nilai kegiatan di bawah Rp. 200.000.000,- meliputi :
  1. Pemagaran;
  2. Penataan Halaman;
  3. Penataan Taman ≤ 500 meter2;
  4. Paving Blok/Betonisasi Jalan Lingkungan;
  5. Saluran Pembuangan Air (Drainase dan Air Limbah);
  6. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah dan Sarana Kebersihan.
  1. Penyelenggaraan Bidang Ke-Bina Margaan, dapat dilimpahkan dengan nilai kegiatan di bawah Rp. 200.000.000,- meliputi :
  1. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa / Kelurahan;
  2. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Serta Bangunan Pelengkap Lainnya pada Jalan Desa/Kelurahan;
  3. Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Tersier; dan
  4. Penyelenggaraan Survey Jalan Desa/Kelurahan dan Jembatan Yang Harus Dipelihara Di Wilayah Kecamatan.
  1. Penyelenggaraan Bidang Ke-Pendudukan dan Catatan Sipil meliputi :
  1. Pendataan dan Pelaporan Data Penduduk dan Pendatang;
  2. Pelaporan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Desa / Kelurahan;
  3. Pelaksanaan Input Data Kartu Tanda Penduduk (KTP dan Kartu Keluarga (KK);
  4. Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan di Kecamatan; dan
  5. Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Desa / Kelurahan.
  1. Penyelenggaraan Operasional Pengeolaan Lahan Parkir meliputi :
  1. Di Tepi jalan Umum;
  2. Perkantoran;
  3. Toko-toko Modern;
  4. Rumah Makan / Restoran; dan
  5. Kawasan Wisata.
  1. Penyelenggaraan Operasional Penanganan Sampah sampai tiba di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jatiwaringin meliputi :
  1. Perumahan Di Luar Kawasan Tertata;
  2. Sekitar Jalan-Jalan Desa;
  3. Perkantoran Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
  4. Pasar Desa;
  5. Toko-Toko Modern, Rumah Makan / Restoran, Bengkel, Matrial dan Tempat Usaha Lainnya di Luar Kawasan Tertata; dan
  6. Kawasan Wisata.

 

 

  1. Pemungutan  meliputi :
  1. Memungut Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Kategori Permanen dan Semi Permanen Serta Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Perorangan di Luar Kawasan Perumahan dan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Penambahan di Kawasan Perumahan;
  2. Memungut Retribusi Ijin Usaha Perikanan meliputi :
  1. Ijin Usaha Perikanan; dan
  2. Ijin Usaha Penangkapan Ikan.
  1. Memungut Retribusi Lahan Parkir meliputi :
  1. Di Tepi Jalan Umum;
  2. Perkantoran;
  3. Toko-Toko Modern;
  4. Rumah Makan/Restoran; dan
  5. Kawasan Wisata.
  1. Camat mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan pendapatan daerah dan kesejahteraan social;
    2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan pendapatan daerah dan kesejahteraan sosial;
    3. Penyelenggaraan program kegiatan bidang pemeritahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan pendapatan daerah dan kesejahteraan sosial;
    4. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan serta melakukan koordinasi tentang pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada SKPD terkait;
    5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan kepala kelurahan;
    6. Pelaksanaan koordinasi terkait peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi desa dan kelurahan;
    7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
    8. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
    9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan;
    10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait dengan kegiatan pemerintahan kecamatan; dan
    11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan pemerintahan kecamatan.


Bagikan artikel ini