TUPOKSI BPKAD

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan fungsi penunjang urusanpemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

 

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan administrasi umum serta kepegawaian lingkup badan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan mempunyai fungsi:

  1. penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan kesekertariatan meliputi perencanaan, umum  dan kepegawaian serta keuangan;
  2. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan  kesekretariatan meliputi perencanaan, umum  dan kepegawaian serta keuangan;
  1. Penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan kesekertariatan meliputi perencanaan, umum  dan kepegawaian serta keuangan;
  2. Penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan kesekertariatan meliputi perencanaan, umum  dan kepegawaian serta keuangan;
  1. Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan kesekertariatan meliputi perencanaan, umum  dan kepegawaian serta keuangan;
  2. penyiapan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);dan
  3. Penyiapan  dan pelaksanaan pengembangan e-goverment.
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sekretaris membawahi:

  1. Sub.Bagian Perencanaan
  2. Sub.Bagian Keuangan
  3. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

 

Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran;
  2. penyiapan rencana dan program yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran;
  3. penyiapan pengendalian yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran;
  4. penyiapan bimbingan yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran;
  5. pengelolaan administrasi yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran;

Kepala Bidang Anggaran membawahi:

  1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
  2. Sub Bidang  Evaluasi dan kebijakan  Anggaran

 

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kas daerah, belanja langsung dan belanja tidak langsung, pendapatan  dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilingkungan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan teknis yang meliputi pengelolaan dan pengendalian kas daerah, belanja langsung dan tidak langsung serta pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilingkungan pemerintah daerah;
  2. penyiapan rencana dan program yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian kas daerah, belanja langsung dan tidak langsung serta pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilingkungan pemerintah daerah;
  1. penyiapan pengendalian program yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian kas daerah, belanja langsung dan tidak langsung serta pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilingkungan pemerintah daerah;
  2. penyiapan bimbingan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian kas daerah, belanja langsung dan tidak langsung serta pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilingkungan pemerintah daerah; dan
  3. Pengelolaan administrasi yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian kas daerah, belanja langsung dan tidak langsung serta pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilingkungan pemerintah daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah membawahi:

  1. Sub Bidang Kas Daerah
  2. Sub Bidang Belanja Langsung dan Tidak Langsung
  3. Sub Bidang Pendapatan PPKD

 

Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi dan Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian akuntansi pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

  1. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penerapan akuntansi, penyusunan laporan keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan akuntansi;
  2. penyusunan rencana dan program yang terkait dengan penerapan akuntansi, penyusunan laporan keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan akuntansi;
  1. penyelenggaraan akuntansi kas dan selain kas lingkup Pemerintah Daerah;
  2. penyiapan pengendalian yang terkait dengan penerapan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan daerah, evaluasi, dan pembinaan akuntansi;
  3. penyiapan bimbingan yang terkait dengan penerapan akuntansi, penyusunan laporan keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan akuntansi;

pengelolaan administrasi yang terkait dengan penerapan akuntansi, penyusunan laporan keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan akuntansi;.

Kepala Bidang Akuntansi membawahi:

  1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
  2. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi

 

Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengendalian aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aset mempunyai fungsi:

  1. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian aset;
  2. penyiapan rencana dan program yang terkait dengan penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian aset;
  3. penyiapan pengendalian yang terkait dengan penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian aset;
  4. penyiapan bimbingan yang terkait dengan penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian aset;

pengelolaan administrasi yang terkait dengan penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian aset;

Kepala Bidang Aset membawahi:

  1. Sub Bidang Penatausahaan Aset
  2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset

 

Kepala UPT  Penggunausahaan dan Penyimpanan barang Milik Daerah

Kepala UPT Penggunausahaan dan Penyimpanan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan UPT Penggunausahaan dan Penyimpanan Barang Milik Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPT Penggunausahaan dan Penyimpanan barang milik Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  1. menyusun perencanaan dan program teknis dalam bidang penggunausahaan barang milik daerah secara ekonomis penerimaan, penyimpanan, dan pemeliharaan barang milik daerah;
  2. merencanakan dan pemerosesan penggunausahaan barang milik/dikuasai pemerintah daerah dengan cara sewa, dan kerjasama penggunausahaan oleh pihak swasta/perorangan;
  3. merencanakan penggunausahaan barang milik/dikuasai pemerintah daerah yang memiliki nilai ekonomis;
  4. memproses penghitungan retribusi atas penggunausahaan barang milik/dikuasai pemerintah daerah yang memiliki nilai ekonomis;
  5. melaksanakan pengamanan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang digunausahakan;
  6. menerima dan menyimpan barang milik daerah dalam gudang barang milik daerah;
  7. melakukan inventarisasi fisik barang yang disimpan dalam gudang barang milik daerah;
  8. melaksanakan pencatatan dan pelaporan penyimpanan barang milik daerah;
  9. melaksanakan pengamanan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyimpanan barang milik daerah;
  10. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal penyimpanan barang milik daerah;
  11. memfasilitasi sementara penyimpanan barang milik daerah yang dikelola oleh SKPD terkait;
  12. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, penggandaan, dan kearsipan;
  13. mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas UPT Penggunausahaan dan Penyimpanan Barang Milik Daerah Kabupaten Tangerang serta pelaksanaan tugas-tugas rutin lain yang menjadi tanggung jawabnya;
  14. membuat laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas UPT Penggunausahaan dan Penyimpanan Barang Milik Daerah Kabupaten Tangerang kepada Kepala Badan setiap akhir tahun anggaran secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; dan
  15. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinyasnya.

Kepala UPT Penggunausahaan dan Penyimpanan Barang Milik Daerah membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha


Bagikan artikel ini